Uni Eropa ke China: Transfer Teknologi Harus Diatur
Rabu, 12 Desember 2018 - 15:20 WIB
Uni Eropa ke China: Transfer Teknologi Harus Diatur
A
A
A
BEIJING - Sudah bukan cerita baru, perjanjian transfer teknologi dalam kemitraan antar negara selalu berjalan setengah hati. Bahkan tidak sedikit negara-negara maju, terutama Barat, menolak untuk melakukan transfer teknologi ke negara-negara mitra, terutama Asia.
Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Rakyat China, Nicolas Chapuis, menyatakan transfer teknologi sebaiknya diatur dalam kerja sama ekonomi antara UE dengan China.
"Selama 40 tahun terakhir, perusahaan Uni Eropa telah menyediakan sebagian besar teknologinya kepada China. Sekitar 50% teknologi mutakhir yang saat ini ada di China berasal dari Uni Eropa," kata Chapuis seperti dilansir CNBC, Rabu (12/12/2018).
Chapuis menyatakan prihatin atas kerja sama perdagangan UE-China, dimana Negeri Tirai Bambu leluasa mengakses teknologi perusahaan Benua Biru. Bahkan Beijing kerap memaksa perusahaan asing untuk menyerahkan pengetahuan teknologi mereka sebagai ganti dapat masuk ke pasar China.
Masalah pemaksaan transfer teknologi dan pencurian teknologi, telah membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berang dengan China. Dan menuntut negara itu segera menghentikan pemaksaan transfer teknologi, saat perusahaan AS masuk ke pasar China. Hal ini yang menjadi titik awal konflik dagang kedua negara.
"Jadi masalah transfer teknologi harus dihentikan atau diatur secara ketat," tegas Chapuis pada Konferensi Tahunan Kamar Dagang Uni Eropa 2018 di Beijing.
"Tidak masalah jika perusahaan (Uni Eropa) ingin membuka buku teknologinya kepada perusahaan China, tetapi harus diatur sehingga tidak ada yang disebut transfer teknologi paksaan," tambah Chapuis.
Terkait soal ini, Beijing mengklaim telah meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi perusahaan-perusahaan asing di China. Namun, klaim tersebut dibantah para ahli teknologi UE yang menyebut China dengan sistem hukumnya memaksa perusahaan asing membuka rahasia dagangnya untuk perusahaan China.
Tarik menarik soal transfer teknologi, Uni Eropa lantas meminta China melakukan reformasi transfer teknologi. Alias benar-benar melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan asing di sana. Dan meminta Beijing konsisten menegakkan peraturan tersebut di seluruh China. Kata Chapuis, reformasi ini sangat penting bagi pertumbuhan di masa depan.
"Kami percaya pada sistem ekonomi terbuka, kami percaya pada globalisasi, tapi kami perlu memastikan bahwa investasi kami di sini kondusif untuk pertumbuhan. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan transfer teknologi yang akan menutup pabrik kami. Kami ingin investasi yang menguntungkan di kawasan ini," tegas Chapuis.
Utusan Uni Eropa tersebut menegaskan, Benua Biru menginginkan strategi investasi jangka panjang dimana akan menguntungkan China juga, dengan adanya penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi kami tidak hanya mempertimbangkan untuk Eropa sendiri tapi juga tempat lain di dunia. Kami ingin investasi dari Uni Eropa menjadi hal yang baik bukan dipandang sebagai hal yang buruk," terang dia.
Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Rakyat China, Nicolas Chapuis, menyatakan transfer teknologi sebaiknya diatur dalam kerja sama ekonomi antara UE dengan China.
"Selama 40 tahun terakhir, perusahaan Uni Eropa telah menyediakan sebagian besar teknologinya kepada China. Sekitar 50% teknologi mutakhir yang saat ini ada di China berasal dari Uni Eropa," kata Chapuis seperti dilansir CNBC, Rabu (12/12/2018).
Chapuis menyatakan prihatin atas kerja sama perdagangan UE-China, dimana Negeri Tirai Bambu leluasa mengakses teknologi perusahaan Benua Biru. Bahkan Beijing kerap memaksa perusahaan asing untuk menyerahkan pengetahuan teknologi mereka sebagai ganti dapat masuk ke pasar China.
Masalah pemaksaan transfer teknologi dan pencurian teknologi, telah membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berang dengan China. Dan menuntut negara itu segera menghentikan pemaksaan transfer teknologi, saat perusahaan AS masuk ke pasar China. Hal ini yang menjadi titik awal konflik dagang kedua negara.
"Jadi masalah transfer teknologi harus dihentikan atau diatur secara ketat," tegas Chapuis pada Konferensi Tahunan Kamar Dagang Uni Eropa 2018 di Beijing.
"Tidak masalah jika perusahaan (Uni Eropa) ingin membuka buku teknologinya kepada perusahaan China, tetapi harus diatur sehingga tidak ada yang disebut transfer teknologi paksaan," tambah Chapuis.
Terkait soal ini, Beijing mengklaim telah meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi perusahaan-perusahaan asing di China. Namun, klaim tersebut dibantah para ahli teknologi UE yang menyebut China dengan sistem hukumnya memaksa perusahaan asing membuka rahasia dagangnya untuk perusahaan China.
Tarik menarik soal transfer teknologi, Uni Eropa lantas meminta China melakukan reformasi transfer teknologi. Alias benar-benar melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan-perusahaan asing di sana. Dan meminta Beijing konsisten menegakkan peraturan tersebut di seluruh China. Kata Chapuis, reformasi ini sangat penting bagi pertumbuhan di masa depan.
"Kami percaya pada sistem ekonomi terbuka, kami percaya pada globalisasi, tapi kami perlu memastikan bahwa investasi kami di sini kondusif untuk pertumbuhan. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan transfer teknologi yang akan menutup pabrik kami. Kami ingin investasi yang menguntungkan di kawasan ini," tegas Chapuis.
Utusan Uni Eropa tersebut menegaskan, Benua Biru menginginkan strategi investasi jangka panjang dimana akan menguntungkan China juga, dengan adanya penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi kami tidak hanya mempertimbangkan untuk Eropa sendiri tapi juga tempat lain di dunia. Kami ingin investasi dari Uni Eropa menjadi hal yang baik bukan dipandang sebagai hal yang buruk," terang dia.
(ven)
