SSI Indonesia, Upaya Kembalikan Kejayan Rempah Nusantara di Eropa
Minggu, 16 Desember 2018 - 21:01 WIB
SSI Indonesia, Upaya Kembalikan Kejayan Rempah Nusantara di Eropa
A
A
A
JAKARTA - Lembaga perdagangan multinegara Uni Eropa, IDH The Sustainable Trade Initiative sepakat untuk segera menyusun kriteria rempah berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan rempah di Uni Eropa.
IDH The Sustainable Trade Initiative juga akan menyusun kriteria perusahaan mitra di Indonesia yang berpeluang mengekspor produk rempahnya ke Uni Eropa. Panduan tersebut nantinya akan menjadi pedoman yang harus dipenuhi mitra di Tanah Air, untuk menembus pasar Benua Biru.
Kesimpulan tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro dan IDH The Sustainable Trade Initiative, di tengah lawatannya menghadiri Sidang Executive Board IFAD yang ke-125 di Roma.
Syukur menyampaikan pihak Kementan telah meminta IDH The Sustainable Trade Initiative untuk memetakan kriteria rempah berkelanjutan sesuai kebutuhan industri pengolahan di Eropa yang mengimpor kebutuhan bahan bakunya, salah satunya dari Indonesia.
"Setelah panduan kriteria tersebut rampung, kami akan melakukan konsolidasi internal dengan para pemimpin di daerah yang merupakan sentra produksi rempah sehingga mereka dapat bermitra dengan pihak pengusaha di Uni Eropa untuk dapat mengekspor produksinya," ungkap Syukur dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/12/2018).
Pertemuan dengan pihak IDH The Sustainable Trade Initiative tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pembentukan Indonesia Sustainable Spices Initiative (SSI Indonesia) yang diresmikan di Jakarta pada 29 November 2018.
Syukur menyampaikan pemerintah membentuk SSI-Indonesia didasari upaya meningkatkan kualitas rempah nasional sekaligus mendorong kemitraan industri pengolahan rempah di UE dengan petani dan produsen di Tanah Air.
Ide pembentukan inisiatif tersebut juga dilatarbelakangi semakin ketatnya kriteria keamanan pangan yang diberlakukan di UE. Pasalnya, blok 28 negara tersebut kian ketat dalam menentukan kriteria keamanan pangan, guna memastikan produk yang dikonsumsi telah memenuhi kriteria sustainability.
"Alasan awal dari pembentukan SSI adalah juga adalah untuk menjamin adanya kepedulian dari para buyer untuk turut terlibat dalam upaya menghasilkan produk rempah berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Kriteria akan menjadi benchmark dalam melakukan pendekatan kepada calon mitra strategis SSI Indonesia," ungkap Syukur.
Adapun, pada kesempatan tersebut, Sekjend Kementan didampingi Atase Pertanian RI untuk Uni Eropa, Dr. Wahida Mahrabi, bertemu dengan pihak IDH yaitu Jan Gilhuis (Senior Program Manager) dan Daan Wensing (Program Director Global Landscapes, Palm Oil and Timber), serta perwakilan dari industri Heykal Balbaid (Unispices Wazaran).
IDH akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para perusahaan mitra di UE, untuk mendorong mereka melakukan investasi di tingkat petani salah satunya melalui training, post harvest handling, maupun logistik.
Berbeda dengan SSI India yang sangat private-oriented atau SSI Vietnam yang bersifat government-oriented, Syukur menyebut SSI Indonesia diharapkan dapat mengedepankan prinsip public-private partnership dan menggaransi keterlibatan penuh dari para petani yang menjadi mitra utama para pengusaha rempah di Uni Eropa.
SSI Indonesia akan melakukan diskusi intensif untuk menyepakati pola kerja sama yang akan dipilih, diantaranya apakah mengikuti kerja sama yang dilakukan oleh Verstegen dengan petani lada di Bangka, pola kerja sama seperti proyek "PIS AGRO", atau menyusun bentuk kerja sama yang baru.
IDH The Sustainable Trade Initiative juga akan menyusun kriteria perusahaan mitra di Indonesia yang berpeluang mengekspor produk rempahnya ke Uni Eropa. Panduan tersebut nantinya akan menjadi pedoman yang harus dipenuhi mitra di Tanah Air, untuk menembus pasar Benua Biru.
Kesimpulan tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro dan IDH The Sustainable Trade Initiative, di tengah lawatannya menghadiri Sidang Executive Board IFAD yang ke-125 di Roma.
Syukur menyampaikan pihak Kementan telah meminta IDH The Sustainable Trade Initiative untuk memetakan kriteria rempah berkelanjutan sesuai kebutuhan industri pengolahan di Eropa yang mengimpor kebutuhan bahan bakunya, salah satunya dari Indonesia.
"Setelah panduan kriteria tersebut rampung, kami akan melakukan konsolidasi internal dengan para pemimpin di daerah yang merupakan sentra produksi rempah sehingga mereka dapat bermitra dengan pihak pengusaha di Uni Eropa untuk dapat mengekspor produksinya," ungkap Syukur dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/12/2018).
Pertemuan dengan pihak IDH The Sustainable Trade Initiative tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pembentukan Indonesia Sustainable Spices Initiative (SSI Indonesia) yang diresmikan di Jakarta pada 29 November 2018.
Syukur menyampaikan pemerintah membentuk SSI-Indonesia didasari upaya meningkatkan kualitas rempah nasional sekaligus mendorong kemitraan industri pengolahan rempah di UE dengan petani dan produsen di Tanah Air.
Ide pembentukan inisiatif tersebut juga dilatarbelakangi semakin ketatnya kriteria keamanan pangan yang diberlakukan di UE. Pasalnya, blok 28 negara tersebut kian ketat dalam menentukan kriteria keamanan pangan, guna memastikan produk yang dikonsumsi telah memenuhi kriteria sustainability.
"Alasan awal dari pembentukan SSI adalah juga adalah untuk menjamin adanya kepedulian dari para buyer untuk turut terlibat dalam upaya menghasilkan produk rempah berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Kriteria akan menjadi benchmark dalam melakukan pendekatan kepada calon mitra strategis SSI Indonesia," ungkap Syukur.
Adapun, pada kesempatan tersebut, Sekjend Kementan didampingi Atase Pertanian RI untuk Uni Eropa, Dr. Wahida Mahrabi, bertemu dengan pihak IDH yaitu Jan Gilhuis (Senior Program Manager) dan Daan Wensing (Program Director Global Landscapes, Palm Oil and Timber), serta perwakilan dari industri Heykal Balbaid (Unispices Wazaran).
IDH akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para perusahaan mitra di UE, untuk mendorong mereka melakukan investasi di tingkat petani salah satunya melalui training, post harvest handling, maupun logistik.
Berbeda dengan SSI India yang sangat private-oriented atau SSI Vietnam yang bersifat government-oriented, Syukur menyebut SSI Indonesia diharapkan dapat mengedepankan prinsip public-private partnership dan menggaransi keterlibatan penuh dari para petani yang menjadi mitra utama para pengusaha rempah di Uni Eropa.
SSI Indonesia akan melakukan diskusi intensif untuk menyepakati pola kerja sama yang akan dipilih, diantaranya apakah mengikuti kerja sama yang dilakukan oleh Verstegen dengan petani lada di Bangka, pola kerja sama seperti proyek "PIS AGRO", atau menyusun bentuk kerja sama yang baru.
(fjo)
