Kubu Prabowo-Sandi Beberkan Penyebab Defisit Neraca Perdagangan

Rabu, 19 Desember 2018 - 20:05 WIB
Kubu Prabowo-Sandi Beberkan Penyebab Defisit Neraca Perdagangan
Kubu Prabowo-Sandi Beberkan Penyebab Defisit Neraca Perdagangan
A A A
JAKARTA - Kubu Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menilai, defisit neraca perdagangan yang terus terpuruk karena Indonesia saat ini tidak memiliki ekspor andalan. Alhasil, pemerintah tidak bisa menahan defisit.

"Pertama, defisit itu utamanya karena ekspor kita melemah. Kita tidak punya ekspor andalan. Era Orde Baru, kita punya komoditas ekspor andalan dan dikawal oleh Pemerintah dan itu berhasil (seperti) playwood, tekstil kita jalan. (Sekarang) Ini enggak ada," ujar mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dalam diskusi bertajuk Nestapa Ekonomi Indonesia 2018 di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018).

Dia melanjutkan, kebijakan ekonomi untuk menaikkan nilai ekspor serta valuta asing tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah saat ini. Akibatnya, desifit neraca perdagangan terus terpuruk.

"Paket kebijakan ekonomi yang sudah bertumpuk, itu satu meningkatkan ekspor, satu valuta asing, cuma ini semua diatas kertas, diumumin sendiri tapi tidak jalan," timpalDirektur Konsolidasi Nasional Koalisi Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu.

Selain itu, kebijakan penerapan B20 atau pencampuran 20% minyak sawit ke solar dianggap tidak berdampak besar. Bahkan, sektor migas dinilai sebagai biang kerok defisit dagang saat ini.

Adapun impor migas per November masih membengkak dan menyumbang defisit USD1,5 miliar. Kemudian, sepanjang Januari-November, tercatat defisit sudah mencapai USD12,15 miliar atau setara Rp176 triliun.

"Untuk mengurangi neraca perdagangan makanya ada B20, itu tidak jalan. Angka itu tidak pengaruh B20, kalau dikasih B20 rusak mesin kita, itu memang untuk bantu (harga) sawit yang jatuh," papar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Di samping itu, tindakan koruptif dari pejabat juga dianggap ikut menghambat kebijakan ekonomi pemerintah. "Karena penyakit korupsi, menegakan pemerataan tidak bisa, melakukan perbaikan ekspor tidak bisa, impor ditekan tidak bisa," pungkasnya.
(ven)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3735 seconds (0.1#10.140)