Pedagang Kaki Lima Diminta Maksimalkan Potensi Dana KUR
Pedagang Kaki Lima Diminta Maksimalkan Potensi Dana KUR
A
A
A
JAKARTA - Pedagang kaki lima diminta untuk memaksimalkan potensi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga, memiliki harapan besar untuk Indonesia, khususnya di bidang ekonomi.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun M. Biomed, mengatakan kebijakan pemerintah dalam menambah dana KUR menjadi Rp140 triliun merupakan langkah yang tepat. Namun harus betul-betul memperhatikan proses penyalurannya agar rakyat bisa mendapatkan manfaat.
"Penyaluran KUR harus terus dikawal. Seperti penyaluran KUR pada 2018 sebesar Rp124 triliun tahun, ini Rp140 triliun. Saya minta pemerintah, KUR ini jangan dilepas bebas oleh penyalur KUR bank, jangan sampai tidak ada kontrol sistem," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Pemerintah, kata Ali, menaikan dana KUR dari Rp124 triliun menjadi Rp140 triliun dikarenakan adanya nilai pertumbuhan ekonomi mikro yang baik. Karena itu, APKLI menganggap pemerintah sebagai mitra yang strategis.
"Jadi, APKLI ini independen tidak bagian dari pemerintah. Artinya, kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak sama rakyat, otomatis kami dukung. Tapi kalau pemerintah merongrong hak rakyat, ekonomi rakyat, kami kritisi," katanya.
Dia menambahkan, APLKI mendukung kebijakan pemerintah yang berkomitmen dan berpihak kepada rakyat kecil. Sehingga bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia.
"Kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak kepada rakyat otomatis kami dukung. Contoh, kemarin saya tandatangani kerjasama dengan Bank BNI, milik pemerintah," pungkas Ali.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun M. Biomed, mengatakan kebijakan pemerintah dalam menambah dana KUR menjadi Rp140 triliun merupakan langkah yang tepat. Namun harus betul-betul memperhatikan proses penyalurannya agar rakyat bisa mendapatkan manfaat.
"Penyaluran KUR harus terus dikawal. Seperti penyaluran KUR pada 2018 sebesar Rp124 triliun tahun, ini Rp140 triliun. Saya minta pemerintah, KUR ini jangan dilepas bebas oleh penyalur KUR bank, jangan sampai tidak ada kontrol sistem," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Pemerintah, kata Ali, menaikan dana KUR dari Rp124 triliun menjadi Rp140 triliun dikarenakan adanya nilai pertumbuhan ekonomi mikro yang baik. Karena itu, APKLI menganggap pemerintah sebagai mitra yang strategis.
"Jadi, APKLI ini independen tidak bagian dari pemerintah. Artinya, kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak sama rakyat, otomatis kami dukung. Tapi kalau pemerintah merongrong hak rakyat, ekonomi rakyat, kami kritisi," katanya.
Dia menambahkan, APLKI mendukung kebijakan pemerintah yang berkomitmen dan berpihak kepada rakyat kecil. Sehingga bisa menggerakkan roda ekonomi Indonesia.
"Kalau kebijakan pemerintah itu komitmen dan berpihak kepada rakyat otomatis kami dukung. Contoh, kemarin saya tandatangani kerjasama dengan Bank BNI, milik pemerintah," pungkas Ali.
(ven)
Explore More