16 Paket Kebijakan Gagal, Ekonom Sebut Pertumbuhan Ekonomi Stagnan
Selasa, 07 Mei 2019 - 13:16 WIB
16 Paket Kebijakan Gagal, Ekonom Sebut Pertumbuhan Ekonomi Stagnan
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudisthira menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tiga bulan pertama tahun 2019 masih cenderung stagnan dengan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Meski sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, ekonomi triwulan pertama tahun 2019 tumbuh 5,07% atau lebih baik dari periode yang sama 2018.
Bhima menilai motor utama pertumbuhan belum berjalan optimal. "Pemerintah lambat antisipasi perlambatan investasi dan ekspor, 16 paket kebijakan terbukti gagal dan harus dievaluasi total, jadi ini masih stagnan dan masih banyak pekerjaan rumah," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (7/6/2019)
Menurutnya, konsumsi rumah tangga stagnan di 5% dan itupun sudah dibantu belanja pemilu, bansos, dana desa serta anggaran pemerintah lainnya. "Artinya konsumsi rumah tangga beresiko tumbuh di level 4.7 hingga 4.9% khususnya di semester dua mendatang," jelasnya.
Selain itu, harga komoditas ekspor yang rendah jadi ancaman laten sepanjang tahun ini karena bisa turunkan pendapatan. "Implikasinya di kuartal pertama 2019 pertumbuhan ekonomi makin terkonsentrasi di pulau Jawa. Porsi pulau Jawa telah mencapai 59% dari PDB," paparnya.
Dia pun menekankan pembangunan infrastruktur terbukti belum berhasil memberikan multiplier effect terhadap perekonomian. Pasalnya akibat sinergi BUMN dimana proyek infrastruktur terlalu dikuasai perusahaan pelat merah dengan pelibatan minim peran swasta.
"Industri manufaktur berada pada daya tahan yang membahayakan karena tumbuh 3,86% jauh di bawah ekspektasi dan konsisten lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pendorong sektor lainnya, lemahnya growth manufaktur mengancam kualitas pertmbuhan ekonomi dalam jangka panjang," terang dia.
Bhima menilai motor utama pertumbuhan belum berjalan optimal. "Pemerintah lambat antisipasi perlambatan investasi dan ekspor, 16 paket kebijakan terbukti gagal dan harus dievaluasi total, jadi ini masih stagnan dan masih banyak pekerjaan rumah," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (7/6/2019)
Menurutnya, konsumsi rumah tangga stagnan di 5% dan itupun sudah dibantu belanja pemilu, bansos, dana desa serta anggaran pemerintah lainnya. "Artinya konsumsi rumah tangga beresiko tumbuh di level 4.7 hingga 4.9% khususnya di semester dua mendatang," jelasnya.
Selain itu, harga komoditas ekspor yang rendah jadi ancaman laten sepanjang tahun ini karena bisa turunkan pendapatan. "Implikasinya di kuartal pertama 2019 pertumbuhan ekonomi makin terkonsentrasi di pulau Jawa. Porsi pulau Jawa telah mencapai 59% dari PDB," paparnya.
Dia pun menekankan pembangunan infrastruktur terbukti belum berhasil memberikan multiplier effect terhadap perekonomian. Pasalnya akibat sinergi BUMN dimana proyek infrastruktur terlalu dikuasai perusahaan pelat merah dengan pelibatan minim peran swasta.
"Industri manufaktur berada pada daya tahan yang membahayakan karena tumbuh 3,86% jauh di bawah ekspektasi dan konsisten lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pendorong sektor lainnya, lemahnya growth manufaktur mengancam kualitas pertmbuhan ekonomi dalam jangka panjang," terang dia.
(akr)
Lihat Juga :
