Telusuri Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat, DPR Akan Bentuk Panja

JAKARTA - Indikasi dugaan adanya kartel pada fenomena lonjakan harga tiket pesawat di Indonesia bakal ditelusuri oleh DPR, bahkan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas mengaku bakal meminta dibentuknya Panja. Selain itu persoalan laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang bermasalah juga menjadi sorotan setelah mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Hal-hal seperti ini akan kita telusuri nanti. Saya akan minta ke Komisi VI untuk membuat panjanya. Motifnya apa? Yang lebih penting lagi berkaitan dengan KPPU. Indikasinya, KPPU kan sudah nyatakan bahwa ini kartel. Hanya menguntungkan Garuda, tapi tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh grup Lion beserta Sriwijaya. Kalau itu yang terjadi berarti menguntungkan perusahaan swasta," ujar Supratman Andi di Jakarta, Senin (1/7/2019).

Lebih lanjut Ia mengaku, ada dugaan penggabungan manajemen Garuda dengan Sriwijaya dimaksudkan supaya tinggal dua pemain besar. Sehingga menurutnya, kartel itu semakin mudah dilakukan. "Itu yang harus kita telusuri. Saya sudah minta Komisi VI untuk membuat panja khusus soal Garuda ini. Panja ini lagi saya minta untuk bicarakan dengan teman-teman Komisi VI," paparnya.

Sementara soal laporan keuangan Garuda yang bermasalah, terang Supratman sudah diputuskan oleh OJK dan Menkeu. Terang dia, Menkeu sudah suspend terhadap akuntan publik yang melakukan audit itu dengan pemberhentian sementara terhadap akuntannya. Terhadap denda-denda kepada Garuda, membuktikan bahwa memang ada kesalahan manajemen.

"Kita dukung sebenarnya, apa yang menjadi upaya Garuda dalam rangka mendapatkan pendapatan di luar harga tiket. Kita dukung bagaimana inflight entertaiment itu bisa dimanfaatkan secara jelas, bisa dimaksimalkan begitu pulau wifi conectivity-nya. Bagus buat layanan penumpang," jelasnya.

Namun dia memberikan catatan, yang menjadi persoalan yakni baru sekitar USD160 ribu yang disetor oleh mitra Garuda untuk inflight entertainment. Sehingga Ia meragukan, hal tersebut langsung bisa membuat laporan Garuda untung Rp14 miliar.

"Ini ada apa? Kontraknya seperti apa? Kenapa piutang itu segera bisa menutupi kerugian maskapai begitu besar. Apa yang dilakukan dirut Garuda, saya bisa pahami sebagai sebuah tindakan korporasi dan itu bagus. Cuma masalahnya, apakah benar kontraknya seperti itu? Karena DP-nya kecil sekali hanya USD160 ribu," ungkapnya mempertanyakan.

Menurutnya yang paling dirugikan terhadap kebijakan Garuda dalam memuat laporan keuangan, itu adalah pemegang saham individual. Terlebih dengan imbas terjadinya penurunan harga saham Garuda yang betul-betul anjlok. Selanjutnya, Supratman mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap kepemilikan saham individualnya.

"Kalau untuk pemegang saham corporate, itu enggak ada masalah. Tapi yang individual kan kasihan. Saya tidak tahu persis yang individual berapa persen. Mungkin bisa 10 persen dari total saham yang ditawarkan di bursa efek. Kalau 10 persen kan jumlah besar," ujarnya.

Ditambah Ia juga meminta manajemen Garuda harus buka-bukaan soal harga tiket pesawat. Terang dia, dulu harga tiket Palu-Jakarta Rp700 ribu, sekarang paling murah Rp1,7 juta di luar bagasi, itupun maskapai Lion.

"Bisa bayangkan Garuda bintang 5, itu harga ekonominya dengan Batik Air bedanya Rp200 ribu. Batik itu bintang apa? Masak bintang 5 bedanya Rp200 ribu. Itu kan indikasi ada permainan. Yang diuntungkan Lion Grup. Sriwijaya juga justru keenakan. Bayangkan kalau 10 persen marketing feenya yang didapat, dengan kenaikan harga tiket naiknya 100-150 persen kan enggak sebanding dengan keuntungan Garuda. Kenaikan Garuda enggak sampai 100 persen kan?" kata Supratman.