Jokowi Ingin Terapkan Transparansi Tata Kelola Keuangan Negara
Jum'at, 16 Agustus 2019 - 15:03 WIB
Jokowi Ingin Terapkan Transparansi Tata Kelola Keuangan Negara
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal menerapkan transparansi dalam mengelola keuangan negara. Tujuannya agar anggaran keuangan negara bisa dirasakan oleh masyarakat.
Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jokowi mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan dan tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan.
"Tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan," ujar Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Dia mengatakan sangat berterima kasih dengan upaya DPR untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama juga harus didukung.
Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah," katanya. Baca: Presiden Jokowi Percepat Visi untuk Indonesia Jadi Negara Maju
Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018. Serta telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun di tahun 2019.
"Ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," jelasnya.
Jokowi pun menyebutkan sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting. BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan.
"Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," jelasnya.
Dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jokowi mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan dan tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan.
"Tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan," ujar Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Dia mengatakan sangat berterima kasih dengan upaya DPR untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama juga harus didukung.
Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah," katanya. Baca: Presiden Jokowi Percepat Visi untuk Indonesia Jadi Negara Maju
Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018. Serta telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun di tahun 2019.
"Ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," jelasnya.
Jokowi pun menyebutkan sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting. BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan.
"Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
