Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ganggu Dunia Kerja, Konfederasi Buruh Minta Demo Tertib
Ganggu Dunia Kerja, Konfederasi Buruh Minta Demo Tertib
A
A
A
JAKARTA - Dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia bersatu menyikapi maraknya aksi-aksi jalanan yang terjadi belakangan ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta aksi demo dilakukan dengan tertib.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyinggung kerugian yang timbul akibat perbuatan perusuh, seperti merusak fasilitas tol dan pos polisi. Tindakan-tindakan tersebut turut menurutnya membawa dampak secara ekonomi seperti turunnya saham.
"Artinya turut mengganggu iklim dunia kerja. Buruh sudah dewasa berdemokrasi. Selain aksi besar yang sering kami lakukan, kami juga melakukan gugatan serta judicial review dan kami menang. Hal biasa berbeda pandangan tetapi tidak merusak demokrasi," tegasnya dalam konferensi pers bersama Presiden KSPI Said Iqbal, di Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Iqbal menambahkan, buruh mendukung kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dan mendukung seluruh elemen yang menggunakan jalur tersebut. Namun buruh menolak segala upaya yang bertentangan dengan konstitusi. "Intinya persatuan Indonesia bagi kaum buruh di atas segala-galanya dalam bingkai bernegara," tandasnya.
Andi mengatakan, konfederasi buruh yang memiliki jutaan masa buruh di Indonesia ini meyakini aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah tempat murni perjuangan.Terkait dengan itu, kata dia, buruh Indonesia menolak agenda politik yang berupaya memboncengi setiap aksi demonstrasi seperti agenda politik untuk membatalkan pelantikan presiden terpilih.
Iqbal menambahkan, agenda buruh Indonesia setelah rangkaian pilpres selesai adalah fokus dalam menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah untuk membentuk tim tripartit dalam merevisi PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3.
"Tidak ada agenda buruh terkait penolakan pemerintahan yang sah apalagi membatalkan pelantikan presiden yang sah. Semua proses politik sudah selesai dan kami menerima hasilnya," ujarnya.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyinggung kerugian yang timbul akibat perbuatan perusuh, seperti merusak fasilitas tol dan pos polisi. Tindakan-tindakan tersebut turut menurutnya membawa dampak secara ekonomi seperti turunnya saham.
"Artinya turut mengganggu iklim dunia kerja. Buruh sudah dewasa berdemokrasi. Selain aksi besar yang sering kami lakukan, kami juga melakukan gugatan serta judicial review dan kami menang. Hal biasa berbeda pandangan tetapi tidak merusak demokrasi," tegasnya dalam konferensi pers bersama Presiden KSPI Said Iqbal, di Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Iqbal menambahkan, buruh mendukung kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dan mendukung seluruh elemen yang menggunakan jalur tersebut. Namun buruh menolak segala upaya yang bertentangan dengan konstitusi. "Intinya persatuan Indonesia bagi kaum buruh di atas segala-galanya dalam bingkai bernegara," tandasnya.
Andi mengatakan, konfederasi buruh yang memiliki jutaan masa buruh di Indonesia ini meyakini aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah tempat murni perjuangan.Terkait dengan itu, kata dia, buruh Indonesia menolak agenda politik yang berupaya memboncengi setiap aksi demonstrasi seperti agenda politik untuk membatalkan pelantikan presiden terpilih.
Iqbal menambahkan, agenda buruh Indonesia setelah rangkaian pilpres selesai adalah fokus dalam menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah untuk membentuk tim tripartit dalam merevisi PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3.
"Tidak ada agenda buruh terkait penolakan pemerintahan yang sah apalagi membatalkan pelantikan presiden yang sah. Semua proses politik sudah selesai dan kami menerima hasilnya," ujarnya.
(fjo)
Explore More