Bappenas: Perikanan ke Depan Bakal Dikelola Lintas Sektor

BOGOR - Pengelolaan perikanan tangkap berbasis WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) nantinya akan dikelola oleh komite yang anggotanya dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, wakil akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta wakil masyarakatnya itu sendiri. Semua keputusan berbasis science, lantaran nantinya para akademisi membuat skenario kebijakan yang segala dampak aspeknya dipertimbangkan.

"Jadi dengan dasar ilmiah tadi, kebijakan yang dihasilkannya betul-betul dapat membangun kemandirian, keadialan dan menjaga keberlanjutan yang sudah didiskusikan oleh komite tadi. Sehingga nantinya tak ada lagi, gejolak-gejolak di masyarakat. Itulah basis pengelolaan perikanan tangkap kedepan," jelas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Arifin Budiyanto di Bogor, Kamis (17/10/2019).

Tak hanya itu kebijakan tersebut juga diharapkan nantinya dapat meningkatkan produksi perikanan karena semuanya bisa dimonitor serta diatur dengan jelas. "Sehingga bisa diketahui berapa yang ditangkap, diolah diekspor, semuanya clear, tak ada lagi kebocoran-kebocoran," sambungnya.

Nantinya kata dia, WPP juga akan dikelola secara lintas sektor, tak hanya pemerintah tapi swasta juga dilibatkan. Pemerintah pun tak hanya Kementerian Kelautan Perikanan, tapi Kementerian ESDM menyediakan energinya, Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan sumber daya airnya, Kementerian Pendidikan menyediakan sumber daya manusia yang bersertifikasi dan sebagainya.

"Jadi pola kedepan, tak hanya mutlak tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan saja tapi lintas pelaku, lintas disiplin dan lintas tingkatan pemerintahan," papar Arifin.