Hindari Konflik Kepentingan, Menteri BUMN Baru Disarankan dari Profesional

JAKARTA - Posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru disarankan sebaiknya dipegang oleh kalangan profesional yang mengerti terkait pengelolaan perusahaan negara ke depan. Selain itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Adi Prasetyo juga menilai bahwa kandidat tersebut harus memiliki visi BUMN ke depan sebagai pendorong perekonomian nasional dan sebagai pengungkit kesejahteraan rakyat.

"Sebaiknya Kementerian BUMN dipegang oleh sosok yang punya pemikiran reformis agar BUMN dapat diarahkan lebih profesional," kata pria yang akrab disapa Mas Pras ini saat dihubungi, Jakarta.

Sebelumnya, beberapa nama bermunculan menjelang pengumuman susunan Kabinet Kerja jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Salah satu nama yang beredar untuk mengisi posisi Menteri BUMN ini adalah Mantan Ketua Tim Kampanye (TKN) sekaligus pengusaha muda RI, Erick Thohir.

Sejumlah kalangan, seperti Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhamad Faisal merasa khawatir jika Erick jadi Menteri BUMN karena rentan konflik kepentingan pribadi. Terutama antara bisnis pribadinya dengan perusahaan plat merah.

Menanggapi hal tersebut, Pras menilai bahwa konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN harus dihindari. Selain itu, Pras juga mengungkapkan bahwa sebaiknya kandidat tidak memiliki keterkaitan dengan politik. "Karena akan sangat berisiko bagi tata kelola BUMN yang berpegang pada Good Corporate Governance," tegas Pras.