Kriteria Menteri Ekonomi Periode II Jokowi Versi Ekonom
A
A
A
JAKARTA - Ekonom memaparkan beberapa kriteria penting yang harus dimiliki menteri bidang ekonomi dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Periode 2019-2024. Salah satunya terang Ekonom dari Institute for Development on Economic (Indef) Bhima Yudhistira harus memiliki integritas yang tinggi serta yang terpenting tidak tersangkut kasus hukum atau sedang menjadi saksi di KPK.
"Idealnya adalah posisi menteri di isi dengan latar belakang profesional yang tidak terafiliasi dengan kepentingan politik jangka pendek, bisa dari birorkat karier, akademisi atau kalangan dunia usaha," ujar Ekonom dari Institute for Development on Economic (Indef) Bhima Yudhistira di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Selain itu, para menteri kabinet Jokowi-Maruf juga harus mampu mempertajam paket-paket kebijakan yang sudah ada, pasalnya seperti diketahui puluhan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pada periode I belum berjalan maksimal. Ditambah terang Bhima, bisa menawarkan ide-ide baru menjawab tantangan di tengah isu resesi ekonomi global.
Hal senada disampaikan oleh Chief Economist Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto menilai, menteri dalam bidang ekonomi sebaiknya dari unsur atau kalangan profesional. Sebagai pertimbangan utamanya untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan pasar dan publik.
Selain itu juga untuk menghindari polemik di tengah masyarakat yang kontraproduktif. "Bahkan mereka juga harus punya rekam jejak yang baik di profesi sebelumnya sesuai dengan kementerian yang akan dikomandaninya," katanya.
Sementara dari kalangan investor menginginkan sosok menteri dari kalangan muda di tim ekonomi Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin agar bisa menggairahkan pasar. Pendapat ini berdasarkan survei Katadata Investor Confidence Index (KICI) yang dilakukan terhadap 272 responden investor.
Hasil survei bahwa investor ingin sosok menteri kalangan muda di tim ekonomi, dilakukan melalui wawancara telepon pada 12-26 September 2019, dimana 62% responden mengharapkan tim ekonomi berusia rentang 41-50 tahun.
"Idealnya adalah posisi menteri di isi dengan latar belakang profesional yang tidak terafiliasi dengan kepentingan politik jangka pendek, bisa dari birorkat karier, akademisi atau kalangan dunia usaha," ujar Ekonom dari Institute for Development on Economic (Indef) Bhima Yudhistira di Jakarta, Senin (21/10/2019).
Selain itu, para menteri kabinet Jokowi-Maruf juga harus mampu mempertajam paket-paket kebijakan yang sudah ada, pasalnya seperti diketahui puluhan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pada periode I belum berjalan maksimal. Ditambah terang Bhima, bisa menawarkan ide-ide baru menjawab tantangan di tengah isu resesi ekonomi global.
Hal senada disampaikan oleh Chief Economist Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto menilai, menteri dalam bidang ekonomi sebaiknya dari unsur atau kalangan profesional. Sebagai pertimbangan utamanya untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan pasar dan publik.
Selain itu juga untuk menghindari polemik di tengah masyarakat yang kontraproduktif. "Bahkan mereka juga harus punya rekam jejak yang baik di profesi sebelumnya sesuai dengan kementerian yang akan dikomandaninya," katanya.
Sementara dari kalangan investor menginginkan sosok menteri dari kalangan muda di tim ekonomi Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin agar bisa menggairahkan pasar. Pendapat ini berdasarkan survei Katadata Investor Confidence Index (KICI) yang dilakukan terhadap 272 responden investor.
Hasil survei bahwa investor ingin sosok menteri kalangan muda di tim ekonomi, dilakukan melalui wawancara telepon pada 12-26 September 2019, dimana 62% responden mengharapkan tim ekonomi berusia rentang 41-50 tahun.
(akr)