Kurangi Ketimpangan dengan Kota

JAKARTA - Salah satu program prioritas yang dikerjakan pemerintah di era Jokowi-JK sejak 2015-2019 adalah kucuran dana desa yang hingga saat ini telah mencapai Rp257 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa-desa di seluruh tanah air dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota.

Dari total anggaran tersebut dikucurkan secara bertahap setiap tahunnya, pada tahun 2015 dianggarkan Rp20,67 triliun yang diperuntukkan 74.093 desa dan setiap desa menerima Rp 280,3 juta.

Kemudian pada tahun 2016 dana yang dikucurkan pemerintah pusat meningkat menjadi Rp46,98 triliun untuk 74.754 desa, setiap desanya menerima Rp643,6 juta.

Sedangkan pada tahun 2017 menjadi Rp60 triliun dan jumlah desa juga meningkat menjadi 74.910 setiap desannya menerima Rp800.4 juta. Sedangkan pada tahun 2018 anggaran masih sama dengan sebelumnya yaitu Rp60 triliun untuk 74.957 desa setiap desa menerima Rp 800.4 juta dan pada 2019 naik menjadi Rp70 triliun beserta dana kelurahan yang mencapai Rp3 triliun.

Kemudian anggaran yang nilainya ratusan triliun tersebut telah berhasil digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Bahkan desa menjadi berkembang, baik segi perekonomian maupun kesejahteraannya.

Presiden menegaskan, dana desa yang dikucurkan dibangun untuk infrastruktur pertanian seperti pembangunan irigasi dan pembangunan embung diklaim telah dirasakan warga desa di seluruh Indonesia.

Kepala negara mengklaim selama ini kucuran dana desa telah sampai dan terealisasi. Hanya saja, dia mengingatkan kepada para kepala desa untuk hati-hati dan menggunakan dana tersebut sesuai prosedur.



Adapun capaian yang diperoleh selama tahun 2015-2019 secara keseluruhan negara Republik Indonesia sebagai berikut: untuk menunjang aktifitas ekonomi yakni infrastruktur jalan desa telah mencapai 201,889 km, jembatan sepanjang 1.181.659 meter, tambatan perahu 5.605 unit, pasar desa 9.329 unit, embung 4.265 unit, irigrasi 60.274 unit, Bum Des 38.140 unit kegiatan, sarana olahraga 21.118 unit.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat diantaranya untuk penahan tanah 194.244 unit, air bersih 966.350 unit, drainase 31.376.550 meter, Paud 53.002 kegiatan, MCK 260.039 unit, posyandu 26.271 unit, polides 10.101 unit, sumur 48.953 unit.

Dengan adanya sarana penunjang perkembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program dana desa dinilai berhasil meningkatkan kehidupan masyarakat desa.Sehingga program dana desa berjalan sukses.

Jokowi meminta dana desa untuk tahun 2019 dinaikkan, seiring tingkat kepuasan masyarakat 85 persen puas terhadap pengelolaannya.

Namun, ia berharap dana yang sudah ditransfer ke desa jangan sampai dikembalikan lagi ke pusat alias tidak terpakai. Oleh karena itu, dana desa harus digunakan untuk pembangunan desa yang kebutuhan materialnya dibeli dari desa itu sendiri, jika material di desa tersebut tidak ada, maka bisa membeli dari desa tetangga atau dalam lingkup kecamatan lokasi desa tersebut berada.

“Karena apa, kita ingin dana yang tadi sampai akhir tahun ini beredar terus di desa-desa jangan sampai keluar dari desa itu. Muter terus berputar, berputar di desa itu,” kata Jokowi.



“Jangan sampai uang Rp257 triliun yang sudah diserahkan langsung kepada desa kembali kembali lagi ke Jakarta,” tambahnya.

Selain pembangunan infrastruktur desa, kucuran dana juga diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan wisata desa. Misalnya, beberapa desa yang telah berhasil membangun wisata desa antara lain di Umbul Ponggok, Klaten yang bisa memberikan pendapatan Rp14 miliar dalam setahun. Presiden Jokowi berharap Dana Desa dapat mengurangi ketimpangan Desa dan Kota. [syarif wibowo]