Muncul Desa Palsu, Ekonom: Pengawasan Masih Lemah
Selasa, 05 November 2019 - 19:01 WIB
Muncul Desa Palsu, Ekonom: Pengawasan Masih Lemah
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyebutkan adanya desa-desa palsu yang namanya muncul, namun tidak ada penduduknya. Berdasarkan laporan yang diterima menkeu, kemunculan desa-desa palsu itu ternyata hanya untuk mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat.
Menanggapi fenomena tersebut Ekonom Indef Bhima Yudisthira mengingatkan pemerintah bahwa desa-desa palsu tersebut akan merugikan keuangan negara.
"Itu sebenarnya fenomena lama, tapi kan pengawasan di 75.000 desa kita memang masih lemah. Apa BPK dan KPK masuk mengawasi ribuan desa dengan SDM terbatas? Jelas kalau praktik desa fiktif ini dibiarkan akan merugikan negara," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Padahal, lanjut dia, triliunan dana desa yang dikucurkan pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja yang bisa mengurangi ketimpangan di desa secara signifikan.
Sebagai informasi, Sri Mulyani menegaskan akan menginvestigasi keberadaan desa-desa palsu tersebut. Proses investasigasi akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Investigasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data pasti dari desa di Indonesia, mengingat seluruh desa akan mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
"Untuk menginventarisasi desa-desa di Indonesia, karena kemarin kami mendengar ada alokasi dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat. Jadi kami akan lihat karena sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa serta identifikasi mengenai pengurusnya," jelasnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi transfer dana desa hingga akhir September 2019 sudah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN 2019. Realiasi tersebut secara nilai meningkat dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp37,9 triliun atau 63,2% dari target APBN 2018.
Menanggapi fenomena tersebut Ekonom Indef Bhima Yudisthira mengingatkan pemerintah bahwa desa-desa palsu tersebut akan merugikan keuangan negara.
"Itu sebenarnya fenomena lama, tapi kan pengawasan di 75.000 desa kita memang masih lemah. Apa BPK dan KPK masuk mengawasi ribuan desa dengan SDM terbatas? Jelas kalau praktik desa fiktif ini dibiarkan akan merugikan negara," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Padahal, lanjut dia, triliunan dana desa yang dikucurkan pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja yang bisa mengurangi ketimpangan di desa secara signifikan.
Sebagai informasi, Sri Mulyani menegaskan akan menginvestigasi keberadaan desa-desa palsu tersebut. Proses investasigasi akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Investigasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data pasti dari desa di Indonesia, mengingat seluruh desa akan mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
"Untuk menginventarisasi desa-desa di Indonesia, karena kemarin kami mendengar ada alokasi dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat. Jadi kami akan lihat karena sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa serta identifikasi mengenai pengurusnya," jelasnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi transfer dana desa hingga akhir September 2019 sudah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN 2019. Realiasi tersebut secara nilai meningkat dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp37,9 triliun atau 63,2% dari target APBN 2018.
(fjo)
Lihat Juga :
