Menhub Sampaikan Komitmen Maritim Indonesia ke Global
Menhub Sampaikan Komitmen Maritim Indonesia ke Global
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen dan kontribusi Indonesia di bidang maritim di depan 174 negara anggota International Maritime Organization (IMO) yang hadir pada Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris, Selasa (26/11). Indonesia menegaskan komitmen dalam menciptakan pelayaran yang selamat, aman, serta berwawasan lingkungan.
Dalam pernyataan umum (general statement) yang disampaikannya di hadapan seluruh perwakilan negara IMO yang hadir dalam Sidang tersebut, Menhub Budi mengatakan bahwa sebagai satu-satunya platform kerja sama multilateral yang dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim dunia, IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Internasional dalam upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.
"kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Rabu (27/11/2019).
Untuk itu, sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota Dewan IMO yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman organisasi tersebut.
"Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan Rencana Strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya adalah tentang proposal Indonesia tentang Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi pada Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada Juli lalu.
Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO, Indonesia bangga telah menjadi Negara Pihak pada Konvensi tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Penjagaan Kapal bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (Konvensi STCW-F) dan saat ini tengah prosedur internal terakhir untuk mengaksesi Konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.
Lebih lanjut, Menhub Budi juga menyampaikan komitmen Indonesia terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam mengatasi sampah plastik di laut.
"Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh IMO terkait batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal pada tahun 2020 dan masih secara aktif terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait lingkungan, yaitu MEPSEAS dan Glofouling Partnership Projects," jelasnya.
Namun demikian, Budi beranggapan, bahwa seluruh komitmen dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan maritim tidak akan dapat tercapai tanpa terlebih dahulu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia Maritim.
"Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama pada program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan kerja sama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program," tegasnya.
Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyelenggarakan sebuah kursus singkat tentang Non-Convention Vessel Standard atau Standar Kapal Non-Konvensi pada awal bulan November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia tentang penerapan standar tersebut sekaligus mempererat hubungan kerja sama Selatan-Selatan.
Selanjutnya, Budi kembali menekankan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan. "Untuk dapat mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk kembali bekerja sama menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode Tahun 2020-2021," ungkapnya.
Dalam pernyataan umum (general statement) yang disampaikannya di hadapan seluruh perwakilan negara IMO yang hadir dalam Sidang tersebut, Menhub Budi mengatakan bahwa sebagai satu-satunya platform kerja sama multilateral yang dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim dunia, IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Internasional dalam upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.
"kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Rabu (27/11/2019).
Untuk itu, sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota Dewan IMO yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman organisasi tersebut.
"Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan Rencana Strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya adalah tentang proposal Indonesia tentang Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi pada Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada Juli lalu.
Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO, Indonesia bangga telah menjadi Negara Pihak pada Konvensi tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Penjagaan Kapal bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (Konvensi STCW-F) dan saat ini tengah prosedur internal terakhir untuk mengaksesi Konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.
Lebih lanjut, Menhub Budi juga menyampaikan komitmen Indonesia terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam mengatasi sampah plastik di laut.
"Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh IMO terkait batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal pada tahun 2020 dan masih secara aktif terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait lingkungan, yaitu MEPSEAS dan Glofouling Partnership Projects," jelasnya.
Namun demikian, Budi beranggapan, bahwa seluruh komitmen dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan maritim tidak akan dapat tercapai tanpa terlebih dahulu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia Maritim.
"Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama pada program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan kerja sama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program," tegasnya.
Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyelenggarakan sebuah kursus singkat tentang Non-Convention Vessel Standard atau Standar Kapal Non-Konvensi pada awal bulan November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia tentang penerapan standar tersebut sekaligus mempererat hubungan kerja sama Selatan-Selatan.
Selanjutnya, Budi kembali menekankan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan. "Untuk dapat mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk kembali bekerja sama menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode Tahun 2020-2021," ungkapnya.
(fjo)
Explore More