Optimalisasi Tata Kelola Jadi Kunci Akselerasi Transformasi Ekonomi Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Ketidakpastian dan perubahan lanskap ekonomi global akan memberikan tantangan bagi perekonomian nasional di tahun 2020. Stagnansi kontributor utama pertumbuhan sektoral serta tata kelola yang belum optimal merupakan tantangan besar.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memandang optimalisasi tata kelola akan menjadi kunci akselerasi transformasi yang dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5% pada 2020. Titik tolak arah perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari hasil pencapaian rencana pembangunan 2014-2019 dari sektor infrastruktur fisik, manufaktur dan perdagangan, serta tata kelola.
“Ini merupakan unsur penting akselerasi transformasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Kepala Pusat Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho.
Sambung Agus mengatakan, dampak pembangunan infrastruktur fisik secara masif memberikan harapan. “Sisi manufaktur industri makanan dan minuman, dan kertas percetakan mengalami pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Sementara untuk jasa, transportasi pergudangan dan sektor jasa pemerintahan cenderung dalam mempertahankan pertumbuhan. “Sejauh ini, kinerja pemerintah masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi,” terang Agus
Profesor Riset Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Carunia Mulya Firdausy menjelaskan, outlook ekonomi Indonesia 2020 cenderung tetap mengalami perlambatan akibat tekanan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok dan melambatnya pertumbuhan dari negara mitra dagang dan investasi Indonesia.
“Reformasi struktural melalui instrumen fiskal, non-fiskal dan moneter di tahun 2020 harus lebih diarahkan pada upaya mendorong sektor ritel dan produk UMKM dalam negeri dan investor domestik untuk membentengi derasnya impor konvensional maupun lewat e-commerce,” jelasnya.
Sementara Profesor Riset Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Syarif Hidayat mengatakan, orientasi reformasi kebijakan pemerintah seharusnya lebih memberikan prioritas pada upaya penguatan state capacity dengan tetap tidak meninggalkan ikhtiar reformasi kelembagaan negara (state institutional reform). "Pada konteks inilah, kita sampai pada pemahaman melakukan revitalisasi konsep maupun implementasi tata kelola,” tegasnya.
Guna mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi Indonesia, faktor tata kelola merupakan salah satu faktor determinan untuk keberhasilan pembangunan ekonomi. “Melalui implementasi program akselerasi transformasi ekonomi on the right track, tidak saja mensyaratkan hadirnya konsep tata kelola yang baik atau good governance, tetapi juga menghendaki adanya tata kelola yang tepat atau proper governance,” pungkas Syarif.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memandang optimalisasi tata kelola akan menjadi kunci akselerasi transformasi yang dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5% pada 2020. Titik tolak arah perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari hasil pencapaian rencana pembangunan 2014-2019 dari sektor infrastruktur fisik, manufaktur dan perdagangan, serta tata kelola.
“Ini merupakan unsur penting akselerasi transformasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Kepala Pusat Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho.
Sambung Agus mengatakan, dampak pembangunan infrastruktur fisik secara masif memberikan harapan. “Sisi manufaktur industri makanan dan minuman, dan kertas percetakan mengalami pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Sementara untuk jasa, transportasi pergudangan dan sektor jasa pemerintahan cenderung dalam mempertahankan pertumbuhan. “Sejauh ini, kinerja pemerintah masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi,” terang Agus
Profesor Riset Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Carunia Mulya Firdausy menjelaskan, outlook ekonomi Indonesia 2020 cenderung tetap mengalami perlambatan akibat tekanan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok dan melambatnya pertumbuhan dari negara mitra dagang dan investasi Indonesia.
“Reformasi struktural melalui instrumen fiskal, non-fiskal dan moneter di tahun 2020 harus lebih diarahkan pada upaya mendorong sektor ritel dan produk UMKM dalam negeri dan investor domestik untuk membentengi derasnya impor konvensional maupun lewat e-commerce,” jelasnya.
Sementara Profesor Riset Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Syarif Hidayat mengatakan, orientasi reformasi kebijakan pemerintah seharusnya lebih memberikan prioritas pada upaya penguatan state capacity dengan tetap tidak meninggalkan ikhtiar reformasi kelembagaan negara (state institutional reform). "Pada konteks inilah, kita sampai pada pemahaman melakukan revitalisasi konsep maupun implementasi tata kelola,” tegasnya.
Guna mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi Indonesia, faktor tata kelola merupakan salah satu faktor determinan untuk keberhasilan pembangunan ekonomi. “Melalui implementasi program akselerasi transformasi ekonomi on the right track, tidak saja mensyaratkan hadirnya konsep tata kelola yang baik atau good governance, tetapi juga menghendaki adanya tata kelola yang tepat atau proper governance,” pungkas Syarif.
(akr)