FRIB Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Asabri Rugikan Negara Rp16 Triliun
Kamis, 16 Januari 2020 - 18:55 WIB
FRIB Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus Asabri Rugikan Negara Rp16 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Forum Rakyat Indonesia Bersatu (FRIB), Doly Yatim, mendesak pemerintah segera mengungkap dan mengusut tuntas dugaan kasus Asabri yang merugikan negara hingga Rp16 triliun.
Seperti disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tengah melakukan proses pengumpulan informasi dan data terkait kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri). Sejauh ini, menurut anggota BPK, Harry Azhar Azis, pihaknya menaksir kerugian negara mencapai di kisaran Rp10-Rp16 triliun.
Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.
"Sekarang masih dalam proses pengumpulan data dan informasi yang diperkirakan potensi kerugian Rp10 triliun sampai Rp16 triliun," ujar Harry kepada wartawan, Kamis (15/1).
Ia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menindaklanjuti dugaan korupsi di Asabri.
Sementara itu.Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan sudah berkoordinasi dengan BPK secara intens untuk menangani perkara ini.
"Kami dari Forum Rakyat Indonesia Bersatu (FRIB) siap mengawal penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi Asabri sampai tuntas," ujar Doly Yatim di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Seperti disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tengah melakukan proses pengumpulan informasi dan data terkait kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri). Sejauh ini, menurut anggota BPK, Harry Azhar Azis, pihaknya menaksir kerugian negara mencapai di kisaran Rp10-Rp16 triliun.
Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri.
"Sekarang masih dalam proses pengumpulan data dan informasi yang diperkirakan potensi kerugian Rp10 triliun sampai Rp16 triliun," ujar Harry kepada wartawan, Kamis (15/1).
Ia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menindaklanjuti dugaan korupsi di Asabri.
Sementara itu.Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan sudah berkoordinasi dengan BPK secara intens untuk menangani perkara ini.
"Kami dari Forum Rakyat Indonesia Bersatu (FRIB) siap mengawal penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi Asabri sampai tuntas," ujar Doly Yatim di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
(ven)
Lihat Juga :
