Takut Corona, Buruh Jabar Tuntut Pekerja Pabrik Diliburkan
Jum'at, 27 Maret 2020 - 11:50 WIB
Takut Corona, Buruh Jabar Tuntut Pekerja Pabrik Diliburkan
A
A
A
BANDUNG - Organisasi buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menuntut pemerintah untuk membuat keputusan agar buruh pabrik diliburkan untuk menghindari penyebaran virus corona di kalangan pekerja.
"Kami keluarga besar KSPSI Jawa Barat mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan untuk meliburkan buruh, sebelum terlambat. Jangan sampai buruh jadi korban karena investasi," kata Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Jumat (27/3/2020).
Menurut dia, hingga saat ini jutaan buruh masih bekerja dan tidak diliburkan perusahaan. Ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang meminta agar bekerja di rumah atau mengindari kerumunan untuk menghindari penyebaran wabah corona di Indonesia.
"Pemerintah melarang ada perkumpulan atau kerumunan orang-orang, mengharuskan social distancing, menyuruh bekerja di rumah. Tapi di sisi lain pemerintah membiarkan jutaan buruh sampai hari ini bekerja di pabrik dengan wabah virus corona yang begitu cepat penyebarannya," ungkap dia.
Pemerintah, kata dia, harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia termasuk buruh yang masih bekerja tidak diliburkan atau dirumahkan. Padahal, bila ada satu buruh yang terpapar virus corona maka berpotensi menyebar lebih cepat.
"Tapi, selama pekerja atau buruh diliburkan atau dirumahkan, perusahaan wajib membayar upah secara penuh sesuai surat edaran Menakertrans Nomor 5 tahun 1998," tambah Roy.
"Kami keluarga besar KSPSI Jawa Barat mendesak pemerintah untuk segera mengambil keputusan untuk meliburkan buruh, sebelum terlambat. Jangan sampai buruh jadi korban karena investasi," kata Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Jumat (27/3/2020).
Menurut dia, hingga saat ini jutaan buruh masih bekerja dan tidak diliburkan perusahaan. Ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang meminta agar bekerja di rumah atau mengindari kerumunan untuk menghindari penyebaran wabah corona di Indonesia.
"Pemerintah melarang ada perkumpulan atau kerumunan orang-orang, mengharuskan social distancing, menyuruh bekerja di rumah. Tapi di sisi lain pemerintah membiarkan jutaan buruh sampai hari ini bekerja di pabrik dengan wabah virus corona yang begitu cepat penyebarannya," ungkap dia.
Pemerintah, kata dia, harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia termasuk buruh yang masih bekerja tidak diliburkan atau dirumahkan. Padahal, bila ada satu buruh yang terpapar virus corona maka berpotensi menyebar lebih cepat.
"Tapi, selama pekerja atau buruh diliburkan atau dirumahkan, perusahaan wajib membayar upah secara penuh sesuai surat edaran Menakertrans Nomor 5 tahun 1998," tambah Roy.
(fjo)
Lihat Juga :
