Terseok-seoknya Dunia Usaha Menghadapi Simalakama Corona

Sabtu, 04 April 2020 - 07:25 WIB
A A A
Dia meyakini para pemilik perusahaan akan langsung menerapkan kebijakan bekerja di rumah jika imbauan tersebut langsung diberikan oleh pemerintah. Hanya, pemerintah harus siap memberikan kompensasi kepada sejumlah perusahaan yang telah menerapkan aturan tersebut.

"Tentunya perusahaan harus menggaji karyawannya. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dia harus digaji. Oleh karena itu, pemerintah mesti memberikan kompensasi, misalkan, kompensasinya berupa keringanan pajak," katanya.

Penyampaian informasi yang kurang lengkap oleh pemerintah menjadi penyebab masih adanya perusahaan yang mempekerjakan karyawannya di kantor hingga saat ini. Namun, Trubus menilai ini masih sangat wajar jika komunikasi pemerintah tidak tersampaikan dengan baik kepada jajaran perusahaan.

Untuk membuat rasa nyaman para karyawan yang belum bisa melakukan WFH, Psikolog Rini Setyowati mengatakan harus ada rasa saling pengertian antara perusahaan dan karyawan untuk sama-sama memproteksi diri agar menghilangkan rasa cemas dalam diri mereka.

"Tidak mungkin mereka tidak cemas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gejala obsesif kompulsif dan gangguan mental yang menyebabkan mereka harus melakukan proteksi diri secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, individu tersebut akan terus diliputi kecemasan dan ketakutan," tandasnya.

Rini menyarankan sebaiknya perusahaan bisa melakukan sistem libur secara bergantian untuk karyawannya atau menyediakan layanan kesehatan khusus di kantor yang bisa diakses dengan mudah oleh karyawannya. Dengan begitu, mereka bisa lebih aman dan tidak memiliki rasa cemas yang berlebihan.

Dilema Pelaku Usaha yang Masih Tetap Bekerja

Untuk menghambat persebaran virus corona, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta penghentian sementara aktivitas perkantoran dan segala kegiatan operasional industri pariwisata seperti bioskop, bar, dan restoran yang jumlahnya mencapai 1.400 unit.

Jika melanggar, sanksi yang diberikan berupa surat peringatan hingga pencabutan izin, diperingatkan tiga kali tapi tidak dipatuhi. ‎Namun, hal inilah yang membawa dilema tersendiri bagi para pelaku usaha.

Anggota Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan, banyak pelaku usaha yang dilematis antara mengikuti peraturan pemerintah atau mengikuti perjanjian dengan pusat perbelanjaan tempat mereka beroperasi, yaitu untuk mengikuti jam buka dan tutup pusat perbelanjaan.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1884 seconds (11.97#12.26)