Terseok-seoknya Dunia Usaha Menghadapi Simalakama Corona

Sabtu, 04 April 2020 - 07:25 WIB
A A A
"Bisa dikatakan ini adalah hal yang sangat dilematis untuk para pelaku usaha. Kami juga harus mengikuti jam buka dan tutup toko. Tidak bisa sepihak menutup toko karena mereka juga harus menjaga keutuhan (operasional) suatu pusat perbelanjaan," ungkap Tutum.

Sampai saat ini hanya segelintir mal yang tutup. Sebagian besar hanya mengurangi jam operasionalnya. Sementara untuk toko yang menjual kebutuhan pangan masih melayani masyarakat, karena permintaan yang cukup tinggi.

"Sampai saat ini gerai makanan masih banyak permintaan. Tapi, di beberapa gerai non-food, kami lagi bernegosiasi dengan pusat belanja dan pemda agar diizinkan untuk tutup," katanya.

Tutum pun mengatakan sampai saat ini anggota yang telah menutup gerainya masih belum mencapai 1%. Untuk menolong keberlangsungan anggotanya, Tutum meminta pemerintah agar ada insentif perpajakan di tengah kesulitan ekonomi yang muncul akibat pandemi corona ini.

"Kami meminta insentif pajak diringankan agar para pelaku usaha pun bebannya ringan. Ini juga untuk memperpanjang keberlangsungan usaha kami," ungkapnya.

Jika dipaksakan toko tetap buka namun tidak ada konsumen yang berbelanja, perusahaan akan bangkrut. "Jika tidak ada keringanan pajak, bisa-bisa para pelaku usaha akan memecat karyawannya. Kalau ada keringanan, kami bisa bernapas panjang. Jika tidak cepat dilakukan, dua hingga tiga bulan kami bisa tutup dan 40% perusahaan di pusat perbelanjaan akan bertumbangan dan susah bangkit," tandasnya.

Kebijakan WFH tidak bisa sepenuhnya diterapkan pada seluruh industri. Hal ini ditegaskan wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani bahwa tidak semua industri dan tidak semua fungsi kerja bisa dilakukan secara remote. "Kami pun tidak memaksa perusahaan untuk menutup kantor atau aktivitas usahanya," sebut Shinta.

Apindo pun telah meminta perusahaan yang masih melakukan aktivitas bekerja di kantor untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodasi langkah social distancing di tempat kerja.

Pengusaha juga diminta untuk mempermudah karyawannya mengakses fasilitas kesehatan dan menjaga sanitasi tempat kerja. "Kami telah memberikan imbauan kepada pengusaha untuk menyediakan akses cepat terhadap perawatan kesehatan bila pekerjanya memiliki gejala korona dan fleksibilitas untuk mengakomodasi pekerja dari gangguan terhadap transportasi umum," ujarnya.

Shinta pun berharap‎ pemerintah tidak memaksakan karantina, tetapi memberikan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang jelas dan tegas apabila perusahaan masih memerlukan karyawan untuk bekerja. (Aprilia S Andyna)
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1480 seconds (10.55#12.26)