Inflasi rendah momentum tinjau BI rate
Inflasi rendah momentum tinjau BI rate
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan BI dan LPS untuk menurunkan suku bunga acuan dan suku bunga penjaminan menjadi sangat penting guna mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit dan membentuk ekspektasi inflasi ke depan semakin rendah.
Guna mencapai sasaran operasional kebijakan moneter yang dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N).
Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.
Dengan mempertimbangkan faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan.
Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menilai, inflasi 2011 yang rendah hanya sebesar 3,79 persen menjadi peluang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate dan juga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menurunkan suku bunga penjaminan.
"Ruang bagi BI dan LPS semakin besar untuk menurunkan suku bunga acuan dan penjaminan. Penurunan sebelumnya secara umum juga sudah diikuti kalangan perbankan. Dan kalau Januari ini BI dan LPS menurunkan lagi, tentu akan menjadi kado awal tahun yang baik bagi dunia usaha dan perekonomian nasional. Hal ini tentunya juga sejalan dengan tren inflasi triwulan pertama yang rendah dan juga target inflasi tahun 2012 yang 5,3 persen," paparnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto yang menilai suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) masih sangat konservatif sehingga suku bunga pasar yang terbentuk tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat
suku bunga di negara-negara lain.
"Dengan demikian, dunia usaha utamanya usaha kecil dan menengah masih tetap belum dapat menikmati perbaikan kondisi eksternal pasar keuangan yang baik pada saat ini," ujar Suryo.
Oleh sebab itu, terang dia, Kadin Indonesia meminta pemerintah dapat menurunkan tingkat bunga sehingga memberikan insentif bagi swasta untuk berinvestasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada bulan Desember sebesar 0,57 persen. Sehingga inflasi secara keseluruhan sepanjang tahun 2011 sebesar 3,79 persen atau lebih rendah target pemerintah yang sebesar 5,65 persen.
Selama bulan Desember, penyumbang inflasi terbesar adalah bahan makanan yang naik 0,37 persen, dengan andil ke inflasi 1,62 persen.
Andil inflasi bahan makanan selama tahun 2011 mencapai 0,84 persen. Angka itu turun dibandingkan andil bahan makanan terhadap inflasi selama tahun 20110 yang sebesar 3,5 persen.
Menurut Kemal, kebijakan BI dan LPS untuk menurunkan suku bunga acuan dan suku bunga penjaminan sangat penting untuk mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit dan membentuk ekspektasi inflasi kedepan semakin rendah.
"Kita harapkan ini akan efektif mendorong suku bunga kredit agar segera turun dari rata-rata mengarah ke 7-8 persen. Tentu kalau ini berhasil akan mendorong permintaan domestik, dan akan mengakselerasi perekonomian nasional dan sektor riil di tengah resesi global," tambah Anggota DPR dari FPKS ini.
Guna mencapai sasaran operasional kebijakan moneter yang dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N).
Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.
Dengan mempertimbangkan faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan.
Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menilai, inflasi 2011 yang rendah hanya sebesar 3,79 persen menjadi peluang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI Rate dan juga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menurunkan suku bunga penjaminan.
"Ruang bagi BI dan LPS semakin besar untuk menurunkan suku bunga acuan dan penjaminan. Penurunan sebelumnya secara umum juga sudah diikuti kalangan perbankan. Dan kalau Januari ini BI dan LPS menurunkan lagi, tentu akan menjadi kado awal tahun yang baik bagi dunia usaha dan perekonomian nasional. Hal ini tentunya juga sejalan dengan tren inflasi triwulan pertama yang rendah dan juga target inflasi tahun 2012 yang 5,3 persen," paparnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto yang menilai suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) masih sangat konservatif sehingga suku bunga pasar yang terbentuk tetap jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat
suku bunga di negara-negara lain.
"Dengan demikian, dunia usaha utamanya usaha kecil dan menengah masih tetap belum dapat menikmati perbaikan kondisi eksternal pasar keuangan yang baik pada saat ini," ujar Suryo.
Oleh sebab itu, terang dia, Kadin Indonesia meminta pemerintah dapat menurunkan tingkat bunga sehingga memberikan insentif bagi swasta untuk berinvestasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada bulan Desember sebesar 0,57 persen. Sehingga inflasi secara keseluruhan sepanjang tahun 2011 sebesar 3,79 persen atau lebih rendah target pemerintah yang sebesar 5,65 persen.
Selama bulan Desember, penyumbang inflasi terbesar adalah bahan makanan yang naik 0,37 persen, dengan andil ke inflasi 1,62 persen.
Andil inflasi bahan makanan selama tahun 2011 mencapai 0,84 persen. Angka itu turun dibandingkan andil bahan makanan terhadap inflasi selama tahun 20110 yang sebesar 3,5 persen.
Menurut Kemal, kebijakan BI dan LPS untuk menurunkan suku bunga acuan dan suku bunga penjaminan sangat penting untuk mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit dan membentuk ekspektasi inflasi kedepan semakin rendah.
"Kita harapkan ini akan efektif mendorong suku bunga kredit agar segera turun dari rata-rata mengarah ke 7-8 persen. Tentu kalau ini berhasil akan mendorong permintaan domestik, dan akan mengakselerasi perekonomian nasional dan sektor riil di tengah resesi global," tambah Anggota DPR dari FPKS ini.
()
Explore More