Kejar swasembada garam perlu KUR khusus

Sindonews.com - Swasembada garam yang direncanakan terlaksana 2014 tampaknya akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak memiliki skim khusus untuk industri perikanan dan kelautan, khususnya garam.

Pimpinan Divisi Usaha Kecil BNI Ayu Sari Wulandari mengatakan jika pemerintah ingin mewujudkan swasembada garam di 2014, maka industri kelautan dan perikanan butuh Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus.

"Misalnya di industri garam. Itu mereka tanpa utang ke bank saja, mereka enggak untung. Apalagi dibebani yang lain-lain. Kalau bisa garam diberi skim khusus," ungkapnya di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/1/2012).

Menurut Ayu, pada kenyataan di lapangan, industri perikanan dan kelautan di Indonesia masih dalam skala kecil sehingga masih susah mendapat uluran perbankan. "Pada kenyataannya di lapangan masih dikuasai tengkulak. Kalau garam kan harus cepat dijual sehingga mereka menjual pada tengkulak. Dan mereka lah yang menentukan harga, apalagi masalah cuaca," lanjut dia.

Oleh karenanya, BNI mengusulkan agar dana KUR digabungkan dengan dana subsidi sehingga struktur biaya KUR lebih rapi dan jelas. "KUR di perikanan dan kelautan perlu dibuatkan cost structure yang berbeda dari KUR lainnya," tambahnya.

Salah satu solusi yang telah dilakukan BNI, adalah dengan melakukan one village, one product berupa program Kampoeng BNI di mana di sektor kelautan ada di Muara Angke, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo mengimbau nelayan dan petani untuk tidak takut mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memajukan usahanya.

"Pemerintah membuat Kredit Usaha rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), tapi fakta menunjukkan skim yang ada masih sulit untuk diakses utamanya karena adanya agunan dan kurang informasi," ungkapnya.

Menurut menteri yang menggantikan Fadel Muhammad ini, nelayan tidak perlu takut dengan KUR yang disalurkan lewat perbankan ini karena KUR sudah ada penjaminnya. Dengan bersandar pada KUR, nelayan juga tidak perlu lagi bergantung pada pemegang modal lokal.

"Kebanyakan nelayan dapat uang dari pemodal setempat. Ini yang kita ingin coba untuk menurunkan volume pinjaman uang dan langsung ke perbankan. Kan KUR dan KKPE itu sebetulnya tanpa agunan mereka bisa dapat," lanjutnya.

Selama ini, dalam sektor kelautan dan perikanan khususnya bagi usaha penangkapan ikan pembiayaan formal memang masih sangat sulit diakses, karena kurangnya informasi yang diperoleh perbankan terkait usaha penangkapan ikan sehingga memunculkan image usaha penangkapan ikan dan garam dengan risiko tinggi.

Hingga saat ini, BI menilai penyaluran kredit di sektor perikanan masih kecil karena minimnya informasi baik dari sisi nelayan dan bank itu sendiri.

"Memang relatif masih agak kecil. Padahal, kita lihat potensinya masih besar sekali, itu untuk mempercepat kredit mereka. Karena kredit di sektor perikanan masih kurang lebih hanya sekira satu persen dari total kredit nasional," ungkap Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad.

Padahal, tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di sektor perikanan juga kecil dan berada jauh di bawah NPL industri. Oleh karenanya, pertumbuhan kredit di perikanan bisa sejalan dengan pertumbuhan kredit di sektor industri lain.