BBM dibatasi, SPBU asing untung
BBM dibatasi, SPBU asing untung
A
A
A
Sindonews.com - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang akan segera dilakukan dinilai justru menguntungkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing.
Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati menyatakan, butuh kebijakan yang tegas terkait dengan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. "Pembatasan BBM menguntungkan SPBU asing. Nah kebijakan yang tegas itu nanti pemerintah yang buat, termasuk menaikkan BBM," katanya seusai Rapat Kerja bersama BPH Migas, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2012).
Dia menduga jika nantinya masyarakat akan beralih untuk memenuhi kebutuhan akan BBM ke SPBU asing yang banyak ditemui. Karena menurutnya, yang dipermasalahkan oleh masyarakat tidak hanya sekadar harga, melainkan ada atau tidak ketersediaan BBM.
"Mereka beralih ke SPBU asing. Saya menangkap ada sinyal ke sana (pindah ke SPBU asing), otomatis kalau ada pembatasan, sebenarnya masyarakat ini sebenarnya tidak pada harga tapi pada ada atau tidak," turutnya.
Selanjutnya dia juga mengatakan jika subsidi BBM yang berlaku saat ini dinilai kurang tepat. Pasalnya SPBU milik Pertamina belum merambah hingga ke pelosok Tanah Air.
"Subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran karena tidak meratanya SPBU Pertamina sampai ke pelosok Tanah Air, tidak ada mapping peta tentang indikator masyarakat miskin yang layak mendapat subsidi, ini kemudian relevan dengan di mana saja titik-titik SPBU," tandasnya.
Dalam berita sebelumnya PT Pertamina (Persero) mengaku sebanyak 2.704 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah melayani pembelian produk pertamax. Hal tersebut sebagai persiapan menghadapi program pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
VP Corporate Pertamina M Harun, mengatakan jumlah SPBU yang menyediakan produk pertamax tersebut, akhir tahun lalu baru mencapai 1.686 unit SPBU. Di wilayah Jawa dan Bali yang menjadi lokasi sekira 3.061 SPBU, 2.065 di antaranya sudah menjual pertamax, 700 SPBU berpotensi untuk switching tangki pendam ke pertamax dan sebanyak 296 SPBU diperlukan investasi baru.
"Untuk wilayah Sumatera terdapat 1.037 SPBU, 351 di antaranya sudah menjual pertamax, 470 SPBU berpotensi diubah tangki pendamnya ke pertamax dan 216 SPBU perlu investasi baru," katanya lagi.
Adapun, dari 567 SPBU di Kalimatan dan Sulawesi, terdapat 264 SPBU yang sudah menjual pertamax, di mana sebanyak 167 SPBU potensi untuk perubahan tangki pendam ke pertamax, dan sebanyak 136 SPBU diperlukan investasi baru.
"Secara total ditambah dengan SPBU yang ada di wilayah Nusa Tenggara, SPBU Pertama yang sudah menyediakan pertamax mencapai 2.704 unit. Dari 296 unit SPBU yang memerlukan investasi baru untuk menyesuaikan dengan regulasi pengaturan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah, dibutuhkan investasi sebesar Rp255 miliar atau Rp393 juta per SPBU," jelasnya. (ank)
Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati menyatakan, butuh kebijakan yang tegas terkait dengan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. "Pembatasan BBM menguntungkan SPBU asing. Nah kebijakan yang tegas itu nanti pemerintah yang buat, termasuk menaikkan BBM," katanya seusai Rapat Kerja bersama BPH Migas, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2012).
Dia menduga jika nantinya masyarakat akan beralih untuk memenuhi kebutuhan akan BBM ke SPBU asing yang banyak ditemui. Karena menurutnya, yang dipermasalahkan oleh masyarakat tidak hanya sekadar harga, melainkan ada atau tidak ketersediaan BBM.
"Mereka beralih ke SPBU asing. Saya menangkap ada sinyal ke sana (pindah ke SPBU asing), otomatis kalau ada pembatasan, sebenarnya masyarakat ini sebenarnya tidak pada harga tapi pada ada atau tidak," turutnya.
Selanjutnya dia juga mengatakan jika subsidi BBM yang berlaku saat ini dinilai kurang tepat. Pasalnya SPBU milik Pertamina belum merambah hingga ke pelosok Tanah Air.
"Subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran karena tidak meratanya SPBU Pertamina sampai ke pelosok Tanah Air, tidak ada mapping peta tentang indikator masyarakat miskin yang layak mendapat subsidi, ini kemudian relevan dengan di mana saja titik-titik SPBU," tandasnya.
Dalam berita sebelumnya PT Pertamina (Persero) mengaku sebanyak 2.704 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah melayani pembelian produk pertamax. Hal tersebut sebagai persiapan menghadapi program pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
VP Corporate Pertamina M Harun, mengatakan jumlah SPBU yang menyediakan produk pertamax tersebut, akhir tahun lalu baru mencapai 1.686 unit SPBU. Di wilayah Jawa dan Bali yang menjadi lokasi sekira 3.061 SPBU, 2.065 di antaranya sudah menjual pertamax, 700 SPBU berpotensi untuk switching tangki pendam ke pertamax dan sebanyak 296 SPBU diperlukan investasi baru.
"Untuk wilayah Sumatera terdapat 1.037 SPBU, 351 di antaranya sudah menjual pertamax, 470 SPBU berpotensi diubah tangki pendamnya ke pertamax dan 216 SPBU perlu investasi baru," katanya lagi.
Adapun, dari 567 SPBU di Kalimatan dan Sulawesi, terdapat 264 SPBU yang sudah menjual pertamax, di mana sebanyak 167 SPBU potensi untuk perubahan tangki pendam ke pertamax, dan sebanyak 136 SPBU diperlukan investasi baru.
"Secara total ditambah dengan SPBU yang ada di wilayah Nusa Tenggara, SPBU Pertama yang sudah menyediakan pertamax mencapai 2.704 unit. Dari 296 unit SPBU yang memerlukan investasi baru untuk menyesuaikan dengan regulasi pengaturan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah, dibutuhkan investasi sebesar Rp255 miliar atau Rp393 juta per SPBU," jelasnya. (ank)
()
Explore More