PT DI jangan ikut-ikutan bikin mobil
PT DI jangan ikut-ikutan bikin mobil
A
A
A
Sindonews.com - Mobil Kiat Esemka tengah naik daun menarik minat sejumlah pihak untuk ikut menggarap proyek yang digadang-gadang sebagaai proyek mobil nasional. Salah satu yang berminat untuk menggarapnya adalah PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Namun, ketertarikan PT DI untuk menggarap proyek mobil Esemka tersebut ditentang oleh anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena. Idris menilai PT DI semestinya fokus di bisnis inti perusahaan untuk memproduksi pesawat terbang, bukan mobil.
"PT DI jangan ikut-ikutan bikin mobil," katanya dengan nada yang cukup tegas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Solo Joko Widodo di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (25/1/2012).
Menurutnya hingga kini PT DI masih memiliki banyak kelemahan dalam produksinya. Salah satu buktinya adalah ketidakmampuan PT DI untuk membuat pesawat yang dipesan PT Merpati. PT Merpati justru memesan 15 unit pesawat barunya dari Cina, padahal spesifikasi pesawat yang dibeli dapat diproduksi di indonesia.
Dirinya juga menjelaskan, saat ini, pemerintah telah menyodorkan dana USD1,5 triliun untuk bisa membuat PT DI kembali bergeliat.
Seperti diberitakan sebelumnya, perusahaan pesawat terbang berpelat merah itu secara resmi memulai kerjasama dengan Airbus Military pesawat CN-295 sebagai salah satu cara untuk kembali bangkit. Pada tahap awal, PT DI akan memproduksi sembilan pesawat CN-295 untuk memenuhi pesanan TNI AU dengan nilai kontrak mencapai USD325 juta.
Kerjasama PT DI dengan Airbus Military bukan hanya pada produksi dan pemasaran CN-295, tapi juga pada beberapa tipe CN lainnya, CN-235, CN-212–200, dan CN-219.
Empat tipe pesawat tersebut optimistis akan dapat diserap pasar, karena tiap tipe memiliki kelebihan berdasarkan kebutuhan suatu negara. Negara yang butuh pesawat dengan daya angkut kecil, tapi lincah bisa memesan CN-219 dengan kapasitas 19 penumpang atau CN-212–200 dengan kapasitas 24 penumpang. Sementara bila kebutuhannya lebih besar lagi, bisa memesan CN-235 (42 penumpang) atau CN-295 (70 penumpang).
Selain pesawat, PT DI juga rencananya akan merakit pembuatan converter kit sebagai salah satu cara pemerintah untuk mengkonversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
Namun, ketertarikan PT DI untuk menggarap proyek mobil Esemka tersebut ditentang oleh anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena. Idris menilai PT DI semestinya fokus di bisnis inti perusahaan untuk memproduksi pesawat terbang, bukan mobil.
"PT DI jangan ikut-ikutan bikin mobil," katanya dengan nada yang cukup tegas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Solo Joko Widodo di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (25/1/2012).
Menurutnya hingga kini PT DI masih memiliki banyak kelemahan dalam produksinya. Salah satu buktinya adalah ketidakmampuan PT DI untuk membuat pesawat yang dipesan PT Merpati. PT Merpati justru memesan 15 unit pesawat barunya dari Cina, padahal spesifikasi pesawat yang dibeli dapat diproduksi di indonesia.
Dirinya juga menjelaskan, saat ini, pemerintah telah menyodorkan dana USD1,5 triliun untuk bisa membuat PT DI kembali bergeliat.
Seperti diberitakan sebelumnya, perusahaan pesawat terbang berpelat merah itu secara resmi memulai kerjasama dengan Airbus Military pesawat CN-295 sebagai salah satu cara untuk kembali bangkit. Pada tahap awal, PT DI akan memproduksi sembilan pesawat CN-295 untuk memenuhi pesanan TNI AU dengan nilai kontrak mencapai USD325 juta.
Kerjasama PT DI dengan Airbus Military bukan hanya pada produksi dan pemasaran CN-295, tapi juga pada beberapa tipe CN lainnya, CN-235, CN-212–200, dan CN-219.
Empat tipe pesawat tersebut optimistis akan dapat diserap pasar, karena tiap tipe memiliki kelebihan berdasarkan kebutuhan suatu negara. Negara yang butuh pesawat dengan daya angkut kecil, tapi lincah bisa memesan CN-219 dengan kapasitas 19 penumpang atau CN-212–200 dengan kapasitas 24 penumpang. Sementara bila kebutuhannya lebih besar lagi, bisa memesan CN-235 (42 penumpang) atau CN-295 (70 penumpang).
Selain pesawat, PT DI juga rencananya akan merakit pembuatan converter kit sebagai salah satu cara pemerintah untuk mengkonversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
()
Explore More