Suara rakyat akan pengaruhi alternatif pembatasan BBM
Jum'at, 27 Januari 2012 - 14:48 WIB
Suara rakyat akan pengaruhi alternatif pembatasan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo menyatakan jika suara rakyat menghendaki kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) daripada pembatasan, hal tersebut bisa saja terjadi.
"Pemerintah harus ikuti undang-undang. Tapi kalau pemerintah minta dinaikkan bisa saja. Tapi syaratnya ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). DPR memang wakil rakyat, tapi pendapat masyarakat penting," katanya dalam diskusi Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi di Gedung Mitra, Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Dia mengungkapkan, dalam APBN 2011 boleh menaikkan harga BBM. Namun yang terjadi, kebijakan tersebut tidak diterapkan tahun lalu. Sehingga apa yang diterapkan untuk tahun ini adalah pembatasan.
Adapun, menurutnya, pengguna transportasi seperti bus lebih memilih opsi Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dibandingkan kenaikan harga premium. Pasalnya pembatasan tersebut ditujukan untuk kendaraan atau mobil pribadi.
"Rata-rata orang yang naik bus setuju pembatasan, sedangkan yang naik mobil tidak setuju. Maklum saja kalau naik bus kan pembatasan sudah pasti tarif tidak naik, tapi kalau kenaikan kan tarif akan naik," imbuhnya.
Di tempat yang sama, pengamat perminyakan Komaidi menilai jika kebijakan pembatasan ini belum siap. Baik dari infrastruktur maupun SDM. Kebijakan yang menurutnya sudah menjadi pembahasan beberapa tahun belakangan ini malah sudah menimbulkan kegaduhan di publik.
"Semua belum siap. Dari tahun ke tahun belum jelas. Baik roadmap, target, siapa yang mengawasi. Tapi kegaduhan di publik sudah ada," katanya. (ank)
"Pemerintah harus ikuti undang-undang. Tapi kalau pemerintah minta dinaikkan bisa saja. Tapi syaratnya ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). DPR memang wakil rakyat, tapi pendapat masyarakat penting," katanya dalam diskusi Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi di Gedung Mitra, Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Dia mengungkapkan, dalam APBN 2011 boleh menaikkan harga BBM. Namun yang terjadi, kebijakan tersebut tidak diterapkan tahun lalu. Sehingga apa yang diterapkan untuk tahun ini adalah pembatasan.
Adapun, menurutnya, pengguna transportasi seperti bus lebih memilih opsi Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dibandingkan kenaikan harga premium. Pasalnya pembatasan tersebut ditujukan untuk kendaraan atau mobil pribadi.
"Rata-rata orang yang naik bus setuju pembatasan, sedangkan yang naik mobil tidak setuju. Maklum saja kalau naik bus kan pembatasan sudah pasti tarif tidak naik, tapi kalau kenaikan kan tarif akan naik," imbuhnya.
Di tempat yang sama, pengamat perminyakan Komaidi menilai jika kebijakan pembatasan ini belum siap. Baik dari infrastruktur maupun SDM. Kebijakan yang menurutnya sudah menjadi pembahasan beberapa tahun belakangan ini malah sudah menimbulkan kegaduhan di publik.
"Semua belum siap. Dari tahun ke tahun belum jelas. Baik roadmap, target, siapa yang mengawasi. Tapi kegaduhan di publik sudah ada," katanya. (ank)
()
