Gubernur Jatim larang impor sayur masuk Perak

Sindonews.com – Keputusan pemerintah pusat untuk menjadikan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai salah satu pintu masuk impor sayur dan buah ditentang Gubernur Jatim Soekarwo dan Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim Yusuf Husni.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 8/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, menetapkan Pelabuhan Makassar, Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sebagai pintu impor sayuran dan buah-buahan. Rencananya, pembukaan empat pintu impor sayur dan buah tersebut akan mulai efektif mulai Maret mendatang.

Meski sudah menjadi keputusan, Gubernur Jatim Soekarwo tetap menolaknya. Dia menegaskan, keputusan tersebut akan berdampak buruk pada produk holtikultura di Jatim, bahkan bisa mematikan produksi dalam negeri. Terkait dengan langkah tegas tersebut, Soekarwo mengaku sudah melakukan analisis terhadap Tanjung Perak. Dari analisis tersebut, Gubernur tetap menolak Permentan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur mengaku sudah mengirimkan surat ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan. Intinya menolak rencana dijadikannya Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu masuk produk hortikultra impor mulai Maret 2012 mendatang.

”Surat sudah kami kirimkan Januari ini, dan saat ini saya perintahkan Gus Ipul (Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf) untuk menemui Wakil Menteri Pertanian di Malang untuk membicarakan masalah ini,” katanya.

Lebih lanjut Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini menegaskan, Jatim sudah tidak butuh sayur dan buah impor. Sebab Jatim adalah daerah penghasil produk hortikultura. Menurutnya, penolakan tersebut semata sebagai bentuk perlindungan terhadap petani di Jatim.

Penolakan juga datang dari Ketua Harian HKTI Jatim Yusuf Husni. ”Saya sangat mendukung langkah Gubernur Jatim menolak impor. Meski ini adalah rencana pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga punya kewenangan untuk menolak,” tegasnya.

Yusuf Husni juga mengatakan jika impor dilakukan maka akan berdampak buruk dan bahkan mematikan produksi lokal. Pria yang akrab dengan panggilan Cak Ucup ini menegaskan, meski Tanjung Perak sebagai pintu masuk namun tetap tidak menjamin kalau barang barang itu tidak beradar di Jatim.

Dia mencontohkan kasus beras impor yang hanya dikatakan transit di Jatim sebelum didistribusikan ke daerah lain, pada kenyataannya beras tetap bocor dan beredar di Jatim.

”Selama tidak ada jaminan maka kami tetap menolak rencana pemerintah pusat menggunakan Tanjung Perak sebagai pintu masuk impor. Ini membahayakan petani kita,” tegasnya.

Terlebih, lanjutnya, selama ini produksi sayur dan buah di Jatim cukup melimpah. Kebutuhan di dalam daerah sendiri sudah sangat terpenuhi bahkan mampu menjual ke luar daerah.

Selain itu, produk impor juga belum bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. ”Kan kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Kalau dari dalam negeri sendiri kita sudah tahu. Selain itu kualitas dalam negeri lebih unggul dari produk impor,” tegasnya. (bro)