Penerimaan negara digerogoti subsidi BBM
Penerimaan negara digerogoti subsidi BBM
A
A
A
Sindonews.com - Menurunnya produksi minyak dan gas nasional dikhawatirkan akan menggerus penerimaan negara jika tidak ada pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah.
"Subsidi yang terlalu besar itu tidak sehat, karena secara relatif ini menggerogoti penerimaan migas, kalau dulu subsidi itu seperlima dari penerimaan migas jadi enggak masalah. Sekarang ini itu subsidi hampir mengerogoti seluruh penerimaan migas. Karena apa? produksinya anjlok, nah ini alasannya, karena produksi anjlok ini menjadi suatu alasan untuk mengurangi subsidi," ujar Pengamat Perminyakan Kurtubi yang ditemui dalam acara seminar "Opsi dan Harga BBM" di Gedung DPD RI, Jakarta Jumat (10/2/2012).
Dirinya berharap pemerintah jujur dan transparan terhadap penghematan jika kebijakan pembatasan BBM diterapkan per 1 April 2012. "Kita harapkan pemerintah dapan menjelaskan secara jujur dan transparan. Alokasinya penghematannya disampaikan secara jujur ke publik, untuk transportasi atau apa, kalau bisa 100 persen utuh infrastruktur," tegasnya.
Menurutnya untuk rencana konversi BBM ke BBG masih sangat memerlukan infrastruktur yang saat ini masih minim. "Untuk pindah ke gas ini butuh infrastruktur, yang benar itu pindah dari minyak ke non minyak. Sekarang yang siap itu gas, karena gas itu gak disubsidi, juga sudah murah," lanjutnya.
Selain itu, tambah Kurtubi perpindahaan tersebut juga tidak mengakibatkan inflasi karena harga gas jauh lebih murah ketimbang harga BBM. "Makanya infrastruktur, pabrik converter itu harus segera dibangun," pungkasnya.
"Subsidi yang terlalu besar itu tidak sehat, karena secara relatif ini menggerogoti penerimaan migas, kalau dulu subsidi itu seperlima dari penerimaan migas jadi enggak masalah. Sekarang ini itu subsidi hampir mengerogoti seluruh penerimaan migas. Karena apa? produksinya anjlok, nah ini alasannya, karena produksi anjlok ini menjadi suatu alasan untuk mengurangi subsidi," ujar Pengamat Perminyakan Kurtubi yang ditemui dalam acara seminar "Opsi dan Harga BBM" di Gedung DPD RI, Jakarta Jumat (10/2/2012).
Dirinya berharap pemerintah jujur dan transparan terhadap penghematan jika kebijakan pembatasan BBM diterapkan per 1 April 2012. "Kita harapkan pemerintah dapan menjelaskan secara jujur dan transparan. Alokasinya penghematannya disampaikan secara jujur ke publik, untuk transportasi atau apa, kalau bisa 100 persen utuh infrastruktur," tegasnya.
Menurutnya untuk rencana konversi BBM ke BBG masih sangat memerlukan infrastruktur yang saat ini masih minim. "Untuk pindah ke gas ini butuh infrastruktur, yang benar itu pindah dari minyak ke non minyak. Sekarang yang siap itu gas, karena gas itu gak disubsidi, juga sudah murah," lanjutnya.
Selain itu, tambah Kurtubi perpindahaan tersebut juga tidak mengakibatkan inflasi karena harga gas jauh lebih murah ketimbang harga BBM. "Makanya infrastruktur, pabrik converter itu harus segera dibangun," pungkasnya.
()
Explore More