Bank BUMN lebih tepat biayai infrastruktur
Bank BUMN lebih tepat biayai infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Pendirian bank infrastruktur dinilai tidak mudah guna membiayai proyek infrastruktur di Indonesia, pemerintah diminta memberikan penugasan kepada bank-bank BUMN untuk melakukan pembiayaan untuk sektor infrastruktur.
"Sebaiknya Bank BUMN yang melakukan pembiayaan, karena bank-bank ini sudah berpengalaman. Ketersediaan fundingnya sudah ada. Tapi kesiapan dari proyeknya itu yang tidak ada," ungkap Kepala Tim Ekonomi Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), Ryan Kiryanto dalam acara diskusi panel Memacu Infrastruktur & Konektivitas Antar Daerah Guna Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Pasalnya, sektor perbankan umumnya masih sulit membiayai pembiayaan sektor jangka panjang karena pembiayaan di perbankan masih didominasi oleh pembiayaan jangka pendek. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mendorong bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pembiayaan kepada sektor infrastruktur.
Menurut dia, terhambatnya proyek infrastruktur ini dikarenakan proyek tersebut tidak berjalan akibat adanya berbagai kendala seperti teknik operasional, pembebasan lahan, dan lain-lain.
Dari sisi regulasi, pendirian bank infratruktur tersebut juga tidak mudah. Di mana permodalan untuk pembangunan bank tersebut diperlukan dana sebesar Rp3 triliun, bukan Rp10 miliar seperti sebelumnya.
"Sekarang pemerintah punya uang atau tidak sebesar Rp3 triliun untuk didirikan bank infrastruktur itu? Belum yang lain-lain seperti logistik dan Sumber Daya Manusianya (SDM)," paparnya.
Ryan berharap jika pemerintah mendorong perbankan masuk ke proyek infrastruktur khususnya kepada bank-bank pelat merah. "Kalau memang pemerintah berniat untuk menggenjot proyek infrastruktur maka pemerintah harus bisa mendorong bank-bank BUMN untuk menyisihkan 30 persen portofolionya untuk proyek infrastruktur," pungkasnya. (ank)
"Sebaiknya Bank BUMN yang melakukan pembiayaan, karena bank-bank ini sudah berpengalaman. Ketersediaan fundingnya sudah ada. Tapi kesiapan dari proyeknya itu yang tidak ada," ungkap Kepala Tim Ekonomi Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), Ryan Kiryanto dalam acara diskusi panel Memacu Infrastruktur & Konektivitas Antar Daerah Guna Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Pasalnya, sektor perbankan umumnya masih sulit membiayai pembiayaan sektor jangka panjang karena pembiayaan di perbankan masih didominasi oleh pembiayaan jangka pendek. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mendorong bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pembiayaan kepada sektor infrastruktur.
Menurut dia, terhambatnya proyek infrastruktur ini dikarenakan proyek tersebut tidak berjalan akibat adanya berbagai kendala seperti teknik operasional, pembebasan lahan, dan lain-lain.
Dari sisi regulasi, pendirian bank infratruktur tersebut juga tidak mudah. Di mana permodalan untuk pembangunan bank tersebut diperlukan dana sebesar Rp3 triliun, bukan Rp10 miliar seperti sebelumnya.
"Sekarang pemerintah punya uang atau tidak sebesar Rp3 triliun untuk didirikan bank infrastruktur itu? Belum yang lain-lain seperti logistik dan Sumber Daya Manusianya (SDM)," paparnya.
Ryan berharap jika pemerintah mendorong perbankan masuk ke proyek infrastruktur khususnya kepada bank-bank pelat merah. "Kalau memang pemerintah berniat untuk menggenjot proyek infrastruktur maka pemerintah harus bisa mendorong bank-bank BUMN untuk menyisihkan 30 persen portofolionya untuk proyek infrastruktur," pungkasnya. (ank)
()
Explore More