Kesuksesan OJK ditentukan 4 stakeholder
Kesuksesan OJK ditentukan 4 stakeholder
A
A
A
Sindonews.com - Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang akan mengatur dan mengawasi sistem industri keuangan yang ada di Indonesia harus didukung oleh empat stakeholder.
"Jika ingin OJK berjalan dengan sempurna, sesuai dengan yang diharapkan maka dimulai dari pembentukannya harus didukung oleh empat stakeholder dan merelakan beberapa kepentingan," ungkap Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2012).
Stakeholder pertama dinyatakan Fauzi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dimana lembaga tersebut seperti yang sudah diketahui memiliki unsur politis yang sangat tinggi dan memang banyak kekhawatiran OJK ini merupakan produk politisasi juga.
"Ini memang menjadi kekhawatiran juga, OJK bisa saja sukses tapi kalau unsur politiknya dikurangi. Pertanyaannya apakah DPR mau?," katanya.
Selanjutnya disampaikan Fauzi yang merupakan stakeholder pendukung kesuksesan OJK adalah pihak pemerintah yang dapat memainkan peranan penting sebagai eksekutor.
"Pemerintah dalam posisi ini, terutama Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK dapat memberikan dukungan langsung, dan yang terakhir adalah Bank Indonesia dan perbankan secara keseluruhan," pungkasnya. (ank)
"Jika ingin OJK berjalan dengan sempurna, sesuai dengan yang diharapkan maka dimulai dari pembentukannya harus didukung oleh empat stakeholder dan merelakan beberapa kepentingan," ungkap Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2012).
Stakeholder pertama dinyatakan Fauzi adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dimana lembaga tersebut seperti yang sudah diketahui memiliki unsur politis yang sangat tinggi dan memang banyak kekhawatiran OJK ini merupakan produk politisasi juga.
"Ini memang menjadi kekhawatiran juga, OJK bisa saja sukses tapi kalau unsur politiknya dikurangi. Pertanyaannya apakah DPR mau?," katanya.
Selanjutnya disampaikan Fauzi yang merupakan stakeholder pendukung kesuksesan OJK adalah pihak pemerintah yang dapat memainkan peranan penting sebagai eksekutor.
"Pemerintah dalam posisi ini, terutama Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK dapat memberikan dukungan langsung, dan yang terakhir adalah Bank Indonesia dan perbankan secara keseluruhan," pungkasnya. (ank)
()
Explore More