Lindungi sayur lokal, gubernur Jatim buat pergub
Jum'at, 17 Februari 2012 - 11:27 WIB
Lindungi sayur lokal, gubernur Jatim buat pergub
A
A
A
Sindonews.com – Penolakan Gubernur Jatim Soekarwo akan masuknya impor holtikultura tampaknya sudah bulat. Bahkan Gubernur yang akrab disapa dengan Pakde Karwo mengeluarkan bakal peraturan gubernur (Pergub) tentang larangan masuknya holtikultura impor melalui Pelabuhan Tanjung Perak.
Selain membahas Pergub, Pakde Karwo juga telah mengirimkan surat penolakan impor holtikultura ini kepada Presiden RI. Pakde melanjutkan, pihaknya manyayangkan pernyataan dari Pelindo yang akan membuat regulasi sendiri tentang masuknya sayur impor. “Tidak bisa itu, gubernur yang punya teritori dan saya tetap menolak impor yang merusak petani Jatim itu,” tegasnya setelah rapat paripurna di DPRD Jatim kemarin.
Disinggung masalah kewenangan dalam wilayah di Tanjung Perak, Pakde Karwo menegaskan kalau Gubernur adalah representasi presiden di daerah.
Dengan demikian lebih punya kewenangan dibandingkan Pelindo. Di sisi lain,lambannya tanggapan dari menteri perdagangan atas surat yang dikirimkan, Pakde Karwo langsung mengirimkan surat ke Presiden. “Sampai saat ini memang belum ada jawaban dari presiden, namun intinya saya tetap menolak impor holtikultura,” tandasnya.
Langkah yang paling tegas dilakukan adalah dikeluarkannya pergub larangan holtikultura masuk Tanjung Perak. Saat ini sudah dalam tahap pembahasan di Pemprov Jatim.
Sayangnya Pakde Karwo belum bisa memastikan kapan pergub akan dikeluarkan.Pergub juga punya kekuatan suara yuridis, sebab dalam pembuatannya melibatkan polisi Tanjung Perak akan ikut mengamankan masukkan holtikulturan impor.
Terkait dengan benturan dengan keputusan yang akan menggunakan empat daerah sebagai pintu masuk impor holtikultura, sekali lagi Pakde Karwo menegaskan kalau dia lebih punya kewenangan wilayah. Sebagai wakil dari pemeritah pusat daerah, gubernur berhak menentukan apa yang terbaik bagi rakyatnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Anna Luthfie mendukung penuh langkah gubernur yang mengirimkan surat ke presiden dan juga rencana penerbitan pergub larangan masuknya holtikultura impor di Tanjung Perak.“Saya tidak menjamin kalau impor tersebut tidak akan bocor.Yang jelas impor juga merusak pertanian hortikultura di Jatim,” tandasnya.
Selain membahas Pergub, Pakde Karwo juga telah mengirimkan surat penolakan impor holtikultura ini kepada Presiden RI. Pakde melanjutkan, pihaknya manyayangkan pernyataan dari Pelindo yang akan membuat regulasi sendiri tentang masuknya sayur impor. “Tidak bisa itu, gubernur yang punya teritori dan saya tetap menolak impor yang merusak petani Jatim itu,” tegasnya setelah rapat paripurna di DPRD Jatim kemarin.
Disinggung masalah kewenangan dalam wilayah di Tanjung Perak, Pakde Karwo menegaskan kalau Gubernur adalah representasi presiden di daerah.
Dengan demikian lebih punya kewenangan dibandingkan Pelindo. Di sisi lain,lambannya tanggapan dari menteri perdagangan atas surat yang dikirimkan, Pakde Karwo langsung mengirimkan surat ke Presiden. “Sampai saat ini memang belum ada jawaban dari presiden, namun intinya saya tetap menolak impor holtikultura,” tandasnya.
Langkah yang paling tegas dilakukan adalah dikeluarkannya pergub larangan holtikultura masuk Tanjung Perak. Saat ini sudah dalam tahap pembahasan di Pemprov Jatim.
Sayangnya Pakde Karwo belum bisa memastikan kapan pergub akan dikeluarkan.Pergub juga punya kekuatan suara yuridis, sebab dalam pembuatannya melibatkan polisi Tanjung Perak akan ikut mengamankan masukkan holtikulturan impor.
Terkait dengan benturan dengan keputusan yang akan menggunakan empat daerah sebagai pintu masuk impor holtikultura, sekali lagi Pakde Karwo menegaskan kalau dia lebih punya kewenangan wilayah. Sebagai wakil dari pemeritah pusat daerah, gubernur berhak menentukan apa yang terbaik bagi rakyatnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Anna Luthfie mendukung penuh langkah gubernur yang mengirimkan surat ke presiden dan juga rencana penerbitan pergub larangan masuknya holtikultura impor di Tanjung Perak.“Saya tidak menjamin kalau impor tersebut tidak akan bocor.Yang jelas impor juga merusak pertanian hortikultura di Jatim,” tandasnya.
()
