Percepatan infrastruktur dibantu UU Pembebasan Lahan

Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menilai dalam permasalahan infrastruktur harus ditekankan pada perencanaan dan eksekusi proyek itu sendiri, apalagi sudah terbantu dengan adanya Undang-Undang Pembebasan Lahan.

"Memang yang perlu diperhatikan adalah perencanaan dan eksekusi proyeknya, apalgi sekarang sudah ada undang-undang pembebasan. Kita harapkan agar lebih cepat penyelesaiannya," ungkap Agus saat ditemui wartawan seusai salat Jumat di Bank Indonesia, Jakarta, (17/2/2012).

Lebih lanjut disampaikannya, untuk saat ini pihak-pihak yang akan menopang pendanaan infrastruktur tersebut sudah menyatakan kesiapannya membantu semaksimal mungkin.

"Sekarang kalau dari perbankan kita sendiri, lembaga pembiayaan ekspor, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), perusahaan penjaminan infrastruktur, itu semua sudah siap," tegasnya.

Faktor kesiapan tersebut menurut Agus, terlihat dari beberapa hal yang misalnya saja seperti bank-bank besar di Indonesia memberikan signal-signal positif diluar dari kecukupan modal yang memang semestinya sudah siap.

"Bank-bank besar di Indonesia saja sudah siap untuk melaksanakan infrastruktur dan persiapan itu tidak hanya dari kecukupan modal yang baik, respon proyek-proyek infrastruktur yang cepat, likuiditas yang baik, dan sumber daya yang mengelola juga baik," pungkasnya.

Dengan kondisi seperti ini, kata Agus, sepertinya sudah dapat dipastikan bahwa pendanaan bukan menjadi hambatan lagi asalkan para eksekutor pelaksana dapat melaksanakan programnya dengan baik.

"Bank-bank besar di Indonesia semua itu sudah mempersilakan infrastruktur yang soft maupun yang hard untuk mendukung percepatan infratruktur. Perlu diperhatikan adalah perencanaan dan eksekusi di lapangan. Jadi kalau memang hal itu sudah bisa lebih cepat, maka unsur pembiayaan itu saat ini tidak terlalu ada hambatan," pungkasnya. (bro)