Pemerintah klaim impor beras tak berpihak
Selasa, 21 Februari 2012 - 13:08 WIB
Pemerintah klaim impor beras tak berpihak
A
A
A
Sindonews.com - Banyaknya pihak yang menilai bahwa kebijakan impor beras pemerintah yang dilakukan saat ini terlalu berpihak kepada industri, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
"Penilaian terhadap kebijakan impor beras pemerintah yang dilontarkan tersebut tidak benar," tegasnya seusai menghadiri pelantikan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (21/2/2012).
Rusman menambahkan, pemerintah dalam kebijakan ini fokus pada pemusatan impor beras secara nasional jika diperlukan.
"Jadi kita mempertegas kembali kebijakan impor itu bisa dilakukan secara nasional, terlalu liberal bahwa semua daerah boleh melakukan impor pangan terutama beras. Sehingga, kalaupun nantinya ada impor maka menjadi kebijakan nasional," jelasnya.
Dia menjelaskan, nantinya pemerintah dalam melakukan impor akan tetap mempergunakan sistem satu pintu untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan gagalnya ketahanan pangan.
"Tetap satu pintu jika terjadi impor, karena kalau mudah sekali povinsi/kabupaten melakukan sendiri-sendiri. Nantinya ada provinsi atau daerah yang kaya minyak, dia tidak akan termotivasi melakukan budidaya pertanian. Lebih senang impor saja, jadi tidak peduli lagi dengan ketahan pangan," pungkasnya. (ank)
"Penilaian terhadap kebijakan impor beras pemerintah yang dilontarkan tersebut tidak benar," tegasnya seusai menghadiri pelantikan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (21/2/2012).
Rusman menambahkan, pemerintah dalam kebijakan ini fokus pada pemusatan impor beras secara nasional jika diperlukan.
"Jadi kita mempertegas kembali kebijakan impor itu bisa dilakukan secara nasional, terlalu liberal bahwa semua daerah boleh melakukan impor pangan terutama beras. Sehingga, kalaupun nantinya ada impor maka menjadi kebijakan nasional," jelasnya.
Dia menjelaskan, nantinya pemerintah dalam melakukan impor akan tetap mempergunakan sistem satu pintu untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan gagalnya ketahanan pangan.
"Tetap satu pintu jika terjadi impor, karena kalau mudah sekali povinsi/kabupaten melakukan sendiri-sendiri. Nantinya ada provinsi atau daerah yang kaya minyak, dia tidak akan termotivasi melakukan budidaya pertanian. Lebih senang impor saja, jadi tidak peduli lagi dengan ketahan pangan," pungkasnya. (ank)
()
