Hindari polemik, wacana BBM jangan terlalu lama
Selasa, 28 Februari 2012 - 14:25 WIB
Hindari polemik, wacana BBM jangan terlalu lama
A
A
A
Sindonews.com - Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi seharusnya jangan terlalu lama menjadi bola liar di publik. Berlarut-larutnya isu ini, disinyalir akan menimbulkan polemik.
"Jangan diwacanakan terlalu lama di publik tapi segera diusulkan ke DPR. Karena kewenangan untuk putuskan kenaikan itu sepenuhnya ada pada pemerintah," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Jakarta, Selasa (28/2/2012).
Dia mengatakan wewenang untuk menaikkan harga BBM ada ditangan pemerintah, dan agar tidak menimbulkan polemik seharusnya pemerintah segera mematangkan rencana kenaikan harga BBM ini, dan menyerahkannya kepada DPR.
"Kalau ada kepastian mengenai rencana berapa dan sebagainya, apakah betul ada BLT dan sebagainya, maka lebih baik dimatangkan di pemerintah terlebih dulu, tidak dipolemikkan seperti sekarang. Kalau dipolemikkan akan menambah hal yang kontra produktif," jelas dia.
Pramono mengaku, pemerintah belum memasukan proposal mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan hingga saat ini.
"APBN-P akan diajukan 1 Maret. Sampai hari ini belum dimasukkan. Kami juga belum tahu apakah itu akan diajukan. Tapi ini kan sudah dipolemikkan oleh pemerintah. Lebih baik diajukan dulu," ungkap dia.
"Kalau terjadi polemik yang berkepanjangan kan ini orang-orang akan siap-siap untuk memanfaatkan polemik ini sehingga lebih baik segera dimasukkan usulan itu, nanti secara resmi DPR akan memberikan reaksi atas usulan tersebut," jelas dia. (ank)
"Jangan diwacanakan terlalu lama di publik tapi segera diusulkan ke DPR. Karena kewenangan untuk putuskan kenaikan itu sepenuhnya ada pada pemerintah," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Jakarta, Selasa (28/2/2012).
Dia mengatakan wewenang untuk menaikkan harga BBM ada ditangan pemerintah, dan agar tidak menimbulkan polemik seharusnya pemerintah segera mematangkan rencana kenaikan harga BBM ini, dan menyerahkannya kepada DPR.
"Kalau ada kepastian mengenai rencana berapa dan sebagainya, apakah betul ada BLT dan sebagainya, maka lebih baik dimatangkan di pemerintah terlebih dulu, tidak dipolemikkan seperti sekarang. Kalau dipolemikkan akan menambah hal yang kontra produktif," jelas dia.
Pramono mengaku, pemerintah belum memasukan proposal mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan hingga saat ini.
"APBN-P akan diajukan 1 Maret. Sampai hari ini belum dimasukkan. Kami juga belum tahu apakah itu akan diajukan. Tapi ini kan sudah dipolemikkan oleh pemerintah. Lebih baik diajukan dulu," ungkap dia.
"Kalau terjadi polemik yang berkepanjangan kan ini orang-orang akan siap-siap untuk memanfaatkan polemik ini sehingga lebih baik segera dimasukkan usulan itu, nanti secara resmi DPR akan memberikan reaksi atas usulan tersebut," jelas dia. (ank)
()
