DPR desak pemerintah beri kejelasan kenaikan BBM
Rabu, 29 Februari 2012 - 12:49 WIB
DPR desak pemerintah beri kejelasan kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digulirkan oleh pemerintah sampai saat ini belum memperoleh kepastian yang jelas. Hal ini menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepastian sikap pemerintah untuk segera menyampaikan opsi apa yang dipilih.
"Wacana kenaikan BBM terus bergulir, namun belum ada kejelasan sikap pemerintah untuk menaikkan, sehingga DPR belum bisa menentukan sikap soal kenaikan BBM ini," ucap Wakil ketua DPR, Pramono Anung Wibowo kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Rabu, (29/2/2012).
Dia meminta pemerintah harus jelas dan solid dalam membuat keputusan ini. Bahkan, lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pemerintah juga harus secepatnya mengusulkan kepada DPR, opsi mana yang dipilih dintara dua opsi yang ada.
"Selama ini dua opsi itu juga belum jelas, apakah akan menaikkan Rp1500 atau subsidi Rp2000. Apa yang diterima atau yang ditolak, barangnya aja belum jelas? maka kirim dulu proposalnya," tuturnya
Dia menjelaskan jika kenaikan BBM menjadi pilihan pemerintah seharusnya juga disertai dengan kejelasan dalam hal kompensasi. "Kalaupun BBM naik, pemerintah belum membuat format yang jelas tentang kompensasinya. Kalau kompensansinya BLT, pasti akan ditolak semua fraksi, karena akan menjadi instrumen alat pemerintah untuk kampanye," tandasnya. (ank)
"Wacana kenaikan BBM terus bergulir, namun belum ada kejelasan sikap pemerintah untuk menaikkan, sehingga DPR belum bisa menentukan sikap soal kenaikan BBM ini," ucap Wakil ketua DPR, Pramono Anung Wibowo kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta. Rabu, (29/2/2012).
Dia meminta pemerintah harus jelas dan solid dalam membuat keputusan ini. Bahkan, lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pemerintah juga harus secepatnya mengusulkan kepada DPR, opsi mana yang dipilih dintara dua opsi yang ada.
"Selama ini dua opsi itu juga belum jelas, apakah akan menaikkan Rp1500 atau subsidi Rp2000. Apa yang diterima atau yang ditolak, barangnya aja belum jelas? maka kirim dulu proposalnya," tuturnya
Dia menjelaskan jika kenaikan BBM menjadi pilihan pemerintah seharusnya juga disertai dengan kejelasan dalam hal kompensasi. "Kalaupun BBM naik, pemerintah belum membuat format yang jelas tentang kompensasinya. Kalau kompensansinya BLT, pasti akan ditolak semua fraksi, karena akan menjadi instrumen alat pemerintah untuk kampanye," tandasnya. (ank)
()
