BLT tak mendidik!
Selasa, 06 Maret 2012 - 15:18 WIB
BLT tak mendidik!
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi terhadap kenaikan BBM menurut beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai keputusan yang kurang tepat dan tidak mendidik.
Anggota Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha berharap subsidi yang dikurangi dari kenaikan harga BBM bisa direlokasi ke hal yang lebih berguna. Bukan malah mengandalkan BLT, yang menurutnya kurang tepat.
“Kita ingin subsidi kita dikurangi, kemudian bukan tidak direalokasikan. Tapi, harus direalokasikan ke tempat berguna,” ungkap Satya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Salah satu contoh yang dikemukakannya ialah pembangunan infrastruktur minyak dan gas. Kemudian, dibidang pendidikan misalnya dengan membebaskan pendidikan wajib belajar hingga 12 tahun. “Itu program yang menyentuh rakyat,” singkatnya.
Politisi asal Golkar tersebut berpendapat, bisa saja BBM dinaikkan pemerintah apabila realokasi anggarannya benar dan tepat. “Kita menyikap tidak hanya soal kenaikan, tapi realokasi penghematan subsidi juga,” singkatnya.
Satya menerangkan DPR tidak ingin pemerintah hanya mengandalkan kompensasi BLT dari kenaikan harga BBM itu nantinya. Hal ini disebabkan BLT itu diberikan dalam porsi besar dan juga tidak mendidik. “Kita ingin yang bisa menggerakkan ekonomi, misalnya di bidang infrastruktur migas dan transportasi masyarakat,” simpulnya.
Infrastruktur migas dilanjutkan kalau tidak diberi dana, maka konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) itu tidak akan realistis. “Infrastruktur harus diperhatikan,” lanjutnya.
Pemberikan BLT dalam jangka waktu periode tertentu dengan jumlah yang terukur, memang bisa untuk mengatasi inflasi sebagai akibat kenaikan BBM. Kemudian, penerimaan BLT pun seharusnya diterima oleh individu yang benar-benar berhak menerimanya, sehingga tepat sasaran. "Kalau tidak tepat sasaran itu sama saja hambur-hamburkan uang rakyat dan untuk meredam amarah rakyat,” pungkasnya. (ank)
Anggota Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha berharap subsidi yang dikurangi dari kenaikan harga BBM bisa direlokasi ke hal yang lebih berguna. Bukan malah mengandalkan BLT, yang menurutnya kurang tepat.
“Kita ingin subsidi kita dikurangi, kemudian bukan tidak direalokasikan. Tapi, harus direalokasikan ke tempat berguna,” ungkap Satya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Salah satu contoh yang dikemukakannya ialah pembangunan infrastruktur minyak dan gas. Kemudian, dibidang pendidikan misalnya dengan membebaskan pendidikan wajib belajar hingga 12 tahun. “Itu program yang menyentuh rakyat,” singkatnya.
Politisi asal Golkar tersebut berpendapat, bisa saja BBM dinaikkan pemerintah apabila realokasi anggarannya benar dan tepat. “Kita menyikap tidak hanya soal kenaikan, tapi realokasi penghematan subsidi juga,” singkatnya.
Satya menerangkan DPR tidak ingin pemerintah hanya mengandalkan kompensasi BLT dari kenaikan harga BBM itu nantinya. Hal ini disebabkan BLT itu diberikan dalam porsi besar dan juga tidak mendidik. “Kita ingin yang bisa menggerakkan ekonomi, misalnya di bidang infrastruktur migas dan transportasi masyarakat,” simpulnya.
Infrastruktur migas dilanjutkan kalau tidak diberi dana, maka konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) itu tidak akan realistis. “Infrastruktur harus diperhatikan,” lanjutnya.
Pemberikan BLT dalam jangka waktu periode tertentu dengan jumlah yang terukur, memang bisa untuk mengatasi inflasi sebagai akibat kenaikan BBM. Kemudian, penerimaan BLT pun seharusnya diterima oleh individu yang benar-benar berhak menerimanya, sehingga tepat sasaran. "Kalau tidak tepat sasaran itu sama saja hambur-hamburkan uang rakyat dan untuk meredam amarah rakyat,” pungkasnya. (ank)
()
