RI target bangun 205 ribu rumah murah
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah berupaya untuk menyediakan rumah layak huni bagi warga kurang mampu yang ditargetkan tahun ini bisa mencapai 205 ribu unit rumah murah.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Farid mengatakan, masih banyak warga yang belum memiliki tempat tinggal layak yang diperkirakan mencapai 8,2 juta unit pada tahun 2011. Selain itu, ada kecenderungan pemukiman kumuh semakin meluas pada tahun 2009 lalu mencapai 57.800 hektar.
"Pemerintah memperkuat komitmen dalam menempatkan sektor perumahan dan kawasan pemukiman sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional," tegas Farid di sela-sela rapat konsultasi regional (Rakonreg) Kemenpera di Sanur, Denpasar Bai, Rabu 7 Maret 2012 malam.
Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan program dalam membantu penyediaan rumah murah di seluruh Indonesia. Dalam bantuan yang diberikan lewat program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), pemerintah memberikan stimulan dana Rp6 juta.
Sisanya, menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan lewat berbagai program yang telah dirancang seperti bedah rumah. "Dana pendamping itu bisa diupayakan dari dana CSR BUMN di masing-masing daerah maupun sumber dana daerah lainnya. Nantinya Kemenpera hanya melakukan pengawasan, pelaksanaanya diserahkan ke daerah masing-masing," katanya.
Pemerintah daerah harus menyiapkan lahan atau lokasi dimana statusnya telah dihibahkan. Sedangkan untuk infrastruktur perumahan seperti air dan listrik, Kemenpera tengah berupaya melakukan pembicaraan dengan BUMN terkait, yang arahnya agar penyediaan listrik dan air bisa dibebaskan untuk program rumah murah tersebut.
Setiap pemerintah kabupaten atau kota akan mengusulkan berapa jumlah rumah yang akan dibangun termasuk lokasi dan siapa saja penerima bantuan rumah murah itu. Dengan sistem sewa-kelola, nantinya rumah murah yang telah dibangun itu bisa meningkat nilainya hingga Rp20 juta.
Pemerintah, lanjut Farid telah menargetkan bisa membangun rumah murah hingga 205 ribu unit. Diharapkan daerah yang mendapat prioritas program ini masing-masing bisa membangun 60 ribu unit.
Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah penyediaan rumah murah seharga Rp25juta di Provinsi Papua bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). (ank)
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Farid mengatakan, masih banyak warga yang belum memiliki tempat tinggal layak yang diperkirakan mencapai 8,2 juta unit pada tahun 2011. Selain itu, ada kecenderungan pemukiman kumuh semakin meluas pada tahun 2009 lalu mencapai 57.800 hektar.
"Pemerintah memperkuat komitmen dalam menempatkan sektor perumahan dan kawasan pemukiman sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional," tegas Farid di sela-sela rapat konsultasi regional (Rakonreg) Kemenpera di Sanur, Denpasar Bai, Rabu 7 Maret 2012 malam.
Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan program dalam membantu penyediaan rumah murah di seluruh Indonesia. Dalam bantuan yang diberikan lewat program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), pemerintah memberikan stimulan dana Rp6 juta.
Sisanya, menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan lewat berbagai program yang telah dirancang seperti bedah rumah. "Dana pendamping itu bisa diupayakan dari dana CSR BUMN di masing-masing daerah maupun sumber dana daerah lainnya. Nantinya Kemenpera hanya melakukan pengawasan, pelaksanaanya diserahkan ke daerah masing-masing," katanya.
Pemerintah daerah harus menyiapkan lahan atau lokasi dimana statusnya telah dihibahkan. Sedangkan untuk infrastruktur perumahan seperti air dan listrik, Kemenpera tengah berupaya melakukan pembicaraan dengan BUMN terkait, yang arahnya agar penyediaan listrik dan air bisa dibebaskan untuk program rumah murah tersebut.
Setiap pemerintah kabupaten atau kota akan mengusulkan berapa jumlah rumah yang akan dibangun termasuk lokasi dan siapa saja penerima bantuan rumah murah itu. Dengan sistem sewa-kelola, nantinya rumah murah yang telah dibangun itu bisa meningkat nilainya hingga Rp20 juta.
Pemerintah, lanjut Farid telah menargetkan bisa membangun rumah murah hingga 205 ribu unit. Diharapkan daerah yang mendapat prioritas program ini masing-masing bisa membangun 60 ribu unit.
Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah penyediaan rumah murah seharga Rp25juta di Provinsi Papua bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). (ank)
()