4.500 sertifikasi tanah gratis untuk pelaku UMKM
4.500 sertifikasi tanah gratis untuk pelaku UMKM
A
A
A
Sindonews.com - Kabupaten Pasuruan menjadi pelopor program Reforma Agraria di Jawa Timur (Jatim) dengan diserahkannya 4.500 sertifikasi hak atas tanah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Program sertifikasi massal ini khusus diperuntukkan bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), petani dan peternak serta nelayan. Program reforma agraria ini diharapkan bisa memberikan tambahan modal bagi kegiatan ekonomi keluarga.
"Sertifikasi tanah ini diharapkan menjadi akses reforma agraria untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sertifikat hak atas tanah ini bisa diagunkan untuk kepentingan penambahan modal usaha," kata Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Doddy Imron Cholid, seusai penyerahan sertifikat hak atas tanah di Koperasi Peternak Setia Kawan, Nongkojajar di Kabupaten Pasuruan.
Menurut Doddy, program reforma agraria untuk pelaku UMKM yang pertama di Jatim ini merupakan hasil kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Pemprov Jatim. Dengan program ini, pengajuan kredit modal usaha bisa diberikan bank yang ditunjuk dengan bunga yang rendah.
"Dinas-dinas terkait harus mengawal pengajuan kredit pelaku UMKM. BI atau bank yang ditunjuk akan memberikan bunga rendah dengan agunan sertifikat hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, kredit yang dikucurkan bisa digunakan untuk pengembangan usaha atau modal kerja," tandasnya.
Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf menandaskan, masyarakat yang mendapatkan sertifikat hak atas tanah bisa memperoleh nilai tambah secara ekonomis. Sertifikat tanah yang diperoleh secara gratis tersebut bisa menjadi agunan mendapatkan kredit dari perbankan yang telah ditunjuk.
"Sektor UMKM memberikan kontribusi paling besar bagi pertumbuhan ekonomi di Jatim yakni sebesar 54 persen. Jika sektor UMKM ini terus berkembang, akan semakin mendongkrak tumbuhnya perekonomian di Jatim dan perekonomian nasional," kata Gus Ipul, panggilan akrabnya.
Berdasar catatan BPN Jatim, lanjut Gus Ipul, luasan bidang tanah yang belum disertifikasi mencapai 65 persen. Jumlah terbesar didominasi masyarakat kelas menengah kebawah. Dengan program reforma agraria yang memungut biaya murah bahkan gratis, diharapkan bisa membantu mewujudkan cita-cita menjadikan Jatim sebagai provinsi terbaik di Indonesia. (ank)
Program sertifikasi massal ini khusus diperuntukkan bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM), petani dan peternak serta nelayan. Program reforma agraria ini diharapkan bisa memberikan tambahan modal bagi kegiatan ekonomi keluarga.
"Sertifikasi tanah ini diharapkan menjadi akses reforma agraria untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sertifikat hak atas tanah ini bisa diagunkan untuk kepentingan penambahan modal usaha," kata Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Doddy Imron Cholid, seusai penyerahan sertifikat hak atas tanah di Koperasi Peternak Setia Kawan, Nongkojajar di Kabupaten Pasuruan.
Menurut Doddy, program reforma agraria untuk pelaku UMKM yang pertama di Jatim ini merupakan hasil kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Pemprov Jatim. Dengan program ini, pengajuan kredit modal usaha bisa diberikan bank yang ditunjuk dengan bunga yang rendah.
"Dinas-dinas terkait harus mengawal pengajuan kredit pelaku UMKM. BI atau bank yang ditunjuk akan memberikan bunga rendah dengan agunan sertifikat hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, kredit yang dikucurkan bisa digunakan untuk pengembangan usaha atau modal kerja," tandasnya.
Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf menandaskan, masyarakat yang mendapatkan sertifikat hak atas tanah bisa memperoleh nilai tambah secara ekonomis. Sertifikat tanah yang diperoleh secara gratis tersebut bisa menjadi agunan mendapatkan kredit dari perbankan yang telah ditunjuk.
"Sektor UMKM memberikan kontribusi paling besar bagi pertumbuhan ekonomi di Jatim yakni sebesar 54 persen. Jika sektor UMKM ini terus berkembang, akan semakin mendongkrak tumbuhnya perekonomian di Jatim dan perekonomian nasional," kata Gus Ipul, panggilan akrabnya.
Berdasar catatan BPN Jatim, lanjut Gus Ipul, luasan bidang tanah yang belum disertifikasi mencapai 65 persen. Jumlah terbesar didominasi masyarakat kelas menengah kebawah. Dengan program reforma agraria yang memungut biaya murah bahkan gratis, diharapkan bisa membantu mewujudkan cita-cita menjadikan Jatim sebagai provinsi terbaik di Indonesia. (ank)
()
Explore More