Pemberian kompensasi BBM belum sepakat
Pemberian kompensasi BBM belum sepakat
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga kini belum menemui kata sepakat perihal cara kompensasi yang akan diberikan terkait dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Belum ditemui kesepakatan tersebut mengenai cara pemberiannya yang berupa uang tunai kepada masyarakat yang tidak mampu atau teknik lain.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memaparkan, beberapa pekan terakhir terlihat adanya perbedaan antar fraksi mengenai perbedaan mendasar dalam pemberian kompensasi dari kenaikan harga BBM.
"Ada perbedaan yang mendasar, terutama hal yang berkaitan dengan bagaimana kompensasi kepada masyarakat. Jadi kalau apa yang diajukan oleh pemerintah tetap sama, saya yakin mungkin pembahasan di Banggar maupun nanti di komisi-komisi dan juga di Paripurna pasti berjalan dengan alot," jelas Pramono kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2012).
Oleh karena itu, pimpinan DPR berinisatif untuk melakukan penyamaan dengan pimpinan anggaran terutama masalah waktu, agar bisa menyelesaikan tepat pada waktunya, itu yang akan jadi materi rapat. Pimpinan yang membahas APBNP sebagai agenda utamanya.
Menurut Pramono, pemerintah seharusnya memiliki kajian mengenai pemberian kompensasi dalam prespektif yang dihadapinya.
"Kalau saya sebagai pimpinan DPR dari Fraksi PDIP tentunya sikapnya sudah jelas, yang penting adalah bila pemerintah tetap akan menaikkan, maka kompensasi yang diberikan kepada masyarakat itu lah yang menjadi hal yang secara gamblang disampaikan pemerintah kepada DPR," terangnya.
Dilanjutkannya saat ini akan ada sekira Rp25 triliun kompensasi untuk masyarakat tidak mampu.
"Jika bentuknya masih sama dengan sebelumnya (BLT), saya yakin pasti akan mengalami pembahsaan yang alot dan panjang, karena partai-partai bahkan yang di dalam setgab sendiri mereka kan berpikiran bahwa ini yang paling diuntungkan adalah pemerintah dalam hal ini partai pemerintah," simpulnya. (ank)
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung memaparkan, beberapa pekan terakhir terlihat adanya perbedaan antar fraksi mengenai perbedaan mendasar dalam pemberian kompensasi dari kenaikan harga BBM.
"Ada perbedaan yang mendasar, terutama hal yang berkaitan dengan bagaimana kompensasi kepada masyarakat. Jadi kalau apa yang diajukan oleh pemerintah tetap sama, saya yakin mungkin pembahasan di Banggar maupun nanti di komisi-komisi dan juga di Paripurna pasti berjalan dengan alot," jelas Pramono kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2012).
Oleh karena itu, pimpinan DPR berinisatif untuk melakukan penyamaan dengan pimpinan anggaran terutama masalah waktu, agar bisa menyelesaikan tepat pada waktunya, itu yang akan jadi materi rapat. Pimpinan yang membahas APBNP sebagai agenda utamanya.
Menurut Pramono, pemerintah seharusnya memiliki kajian mengenai pemberian kompensasi dalam prespektif yang dihadapinya.
"Kalau saya sebagai pimpinan DPR dari Fraksi PDIP tentunya sikapnya sudah jelas, yang penting adalah bila pemerintah tetap akan menaikkan, maka kompensasi yang diberikan kepada masyarakat itu lah yang menjadi hal yang secara gamblang disampaikan pemerintah kepada DPR," terangnya.
Dilanjutkannya saat ini akan ada sekira Rp25 triliun kompensasi untuk masyarakat tidak mampu.
"Jika bentuknya masih sama dengan sebelumnya (BLT), saya yakin pasti akan mengalami pembahsaan yang alot dan panjang, karena partai-partai bahkan yang di dalam setgab sendiri mereka kan berpikiran bahwa ini yang paling diuntungkan adalah pemerintah dalam hal ini partai pemerintah," simpulnya. (ank)
()
Explore More