BBM naik, lelang infrastruktur jangan ditunda
Sabtu, 17 Maret 2012 - 11:34 WIB
BBM naik, lelang infrastruktur jangan ditunda
A
A
A
Sindonews.com – DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan tender atau lelang proyek infrastruktur sesuai jadwal. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jangan jadi alasan menunda lelang.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tatang Gunawan menanggapi adanya proyek tender di beberapa dinas yang terpaksa ditunda karena menunggu kenaikan harga BBM. “Kenaikan harga BBM adalah persoalan nasional yang memang ada dampaknya ke daerah. Namun, jangan jadikan itu sebagai alasan berbagai proyek perbaikan infrastruktur menjadi molor,” ujar Tatang.
Dia justru mendesak semua dinas melakukan program kerjanya sesuai rencana kegiatan yang tercantum dalam APBD tanpa menunggu kenaikan BBM. Apabila nanti ada penyesuaian harga naik apabila harga BBM naik,maka Pemkot dapat melakukan revisi harga perkiraan sementara (HPS) dan harus disampaikan kepada pihak ketiga. Jadi, sama seperti kejadian bencana alam, kenaikan harga BBM adalah hal yang tidak diperkirakan pada pembahasan APBD akhir tahun lalu.
Tatang menambahkan, ketika tender proyek perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan lainnya menunggu hingga April maka akan rugi waktu. Kalaupun 1 April BBM diumumkan naik,lantas pada 2 atau 3 April belum jaminan jika tender bisa dilakukan. Jadi, akan banyak waktu yang terbuang sehingga program kerja APBD molor.Dia meminta agar proyek tender tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan jangan menyia-nyiakan waktu.
“Jalan saja sesuai jadwal. Kalau ada perubahan nilai pada objek pagu bisa diajukan di APBD perubahan. Sebab, pemerintah pusat pasti akan mengeluarkan keputusan terkait kenaikan harga BBM dan itu jadi acuan bagi Pemda untuk mengubah APBD,” tuturnya. Dia mengusulkan, ketika harga BBM naik sebaiknya ada skala prioritas dalam melakukan proyek pengerjaan infrastruktur.
Misalnya, semula 66 paket pengerjaan jalan dikurangi menjadi 50 paket, dan sisanya bisa masuk di APBD Perubahan atau anggaran tahun depan. Tatang tidak sependapat jika harus ada pengurangan volume pengerjaan karena akan mengubah perencanaan dari konsultan awal. “Mengurangi volume juga dikhawatirkan berpotensi terjadi mark-up anggaran pada pengajuan anggaran berikutnya dengan dalih pekerjaan tidak selesai 100 persen,” ucapnya.
Bupati Bandung Barat Abubakar mengaku tender di hampir satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terpaksa ditunda karena menunggu keputusan kenaikan BBM. Akibatnya, memang akan terjadi penyelesaian kegiatan satu sampai dua bulan dari yang ditargetkan. Menurut dia, bukan hanya tender yang bersumber dari dana APBD, tapi bantuan dari APBD provinsi atau APBN pun pasti akan terkena dampak.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana kenaikan harga BBM per 1 April berdampak kepada rencana tender proyek perbaikan jalan dan jembatan yang akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tatang Gunawan menanggapi adanya proyek tender di beberapa dinas yang terpaksa ditunda karena menunggu kenaikan harga BBM. “Kenaikan harga BBM adalah persoalan nasional yang memang ada dampaknya ke daerah. Namun, jangan jadikan itu sebagai alasan berbagai proyek perbaikan infrastruktur menjadi molor,” ujar Tatang.
Dia justru mendesak semua dinas melakukan program kerjanya sesuai rencana kegiatan yang tercantum dalam APBD tanpa menunggu kenaikan BBM. Apabila nanti ada penyesuaian harga naik apabila harga BBM naik,maka Pemkot dapat melakukan revisi harga perkiraan sementara (HPS) dan harus disampaikan kepada pihak ketiga. Jadi, sama seperti kejadian bencana alam, kenaikan harga BBM adalah hal yang tidak diperkirakan pada pembahasan APBD akhir tahun lalu.
Tatang menambahkan, ketika tender proyek perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan lainnya menunggu hingga April maka akan rugi waktu. Kalaupun 1 April BBM diumumkan naik,lantas pada 2 atau 3 April belum jaminan jika tender bisa dilakukan. Jadi, akan banyak waktu yang terbuang sehingga program kerja APBD molor.Dia meminta agar proyek tender tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan jangan menyia-nyiakan waktu.
“Jalan saja sesuai jadwal. Kalau ada perubahan nilai pada objek pagu bisa diajukan di APBD perubahan. Sebab, pemerintah pusat pasti akan mengeluarkan keputusan terkait kenaikan harga BBM dan itu jadi acuan bagi Pemda untuk mengubah APBD,” tuturnya. Dia mengusulkan, ketika harga BBM naik sebaiknya ada skala prioritas dalam melakukan proyek pengerjaan infrastruktur.
Misalnya, semula 66 paket pengerjaan jalan dikurangi menjadi 50 paket, dan sisanya bisa masuk di APBD Perubahan atau anggaran tahun depan. Tatang tidak sependapat jika harus ada pengurangan volume pengerjaan karena akan mengubah perencanaan dari konsultan awal. “Mengurangi volume juga dikhawatirkan berpotensi terjadi mark-up anggaran pada pengajuan anggaran berikutnya dengan dalih pekerjaan tidak selesai 100 persen,” ucapnya.
Bupati Bandung Barat Abubakar mengaku tender di hampir satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terpaksa ditunda karena menunggu keputusan kenaikan BBM. Akibatnya, memang akan terjadi penyelesaian kegiatan satu sampai dua bulan dari yang ditargetkan. Menurut dia, bukan hanya tender yang bersumber dari dana APBD, tapi bantuan dari APBD provinsi atau APBN pun pasti akan terkena dampak.
Seperti diberitakan sebelumnya, rencana kenaikan harga BBM per 1 April berdampak kepada rencana tender proyek perbaikan jalan dan jembatan yang akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan.
()
