HMI tuding kebijakan BBM menyesatkan
HMI tuding kebijakan BBM menyesatkan
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April mendatang dianggap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Yogyakarta merupakan kebijakan menyesatkan. Sebab, pemerintah tidak perlu menambah anggaran berapapun tingginya harga minyak dunia.
"Pemerintah telah membodohi rakyat dengan melakukan brain wash demi tekanan dunia internasional (IMF). Penghapusan subsidi BBM merupakan bagian dari agenda Konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia," tuding Arif dari HMI Cab Yogyakarta, Rabu (21/3/2012).
Ia menambahkan, HMI Cab Yogyakarta melihat tidak ada transparansi perhitungan harga pokok dan jual BBM. Dana kompensasi masih tidak akan memberi manfaat, tidak memenuhi aspek keadilan kerena penghasilan masyarakat tetap dan momentum yang kurang tepat sehingga menimbulkan inflasi.
"Minyak yang kini digunakan oleh masyarakat berasal dari bumi Indonesia sendiri. Sehingga, tidak seharusnya dibeli oleh pemerintah. Jadi, pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi, karena subsidi dalam kasus ini sebagai selisih antara harga jual kepada rakyat dengan minyak dunia. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali," jelasnya.
Dengan harga jual rata-rata BBM berbagai jenis di Indonesia sekira Rp2.000 perliter, kata dia, pemerintah sebenarnya sudah memperoleh surplus Rp1.460 yang berasal dari selisih harga jual dengan biaya pengadaan sebesar Rp540 perliter. "Jadi dengan menaikkan harga BBM saat ini, kebijakan pemerintah itu menyesatkan," tudingnya.
Dalam APBN Pemerintah, kata dia, telah melakukan perhitungan menyesatkan dengan mengacu pada BBM Internasional mencapai Rp3.240 perliter. Pemerintah selalu menyebut perlu dilakukan subsidi dengan alasan tingginya harga BBM Internasional dengan dibanding harga jual rata-rata di dalam negeri sekitar Rp2.000 per liter, atau subsidi sekitar Rp1.240 perliter.
Dalam menyuarakan penolakan tersebut, HMI melakukan aksi demo di kantor pertamina cabang DIY di Jalan Mangkubumi Yogyakarta. Sempat terjadi ketegangan saat massa menyampaikan orasi di depan pintu masuk kantor Pertamina. Sebab, petugas sekuriti dan polisi menghadang dan tidak diperbolehkan masuk.
Mereka akhirnya melakukan orasi bergantian di depan pintu masuk. Setelah selesai menyampaikan aspirasi, mereka melintas ke selatan menuju gedung DPRD DIY, di Jalan Malioboro Yogyakarta. Dalam orasinya, mereka menuding pemerintah telah melakukan tindakan menyesatkan karena menaikkan harga BBM bersubsidi. (ank)
"Pemerintah telah membodohi rakyat dengan melakukan brain wash demi tekanan dunia internasional (IMF). Penghapusan subsidi BBM merupakan bagian dari agenda Konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia," tuding Arif dari HMI Cab Yogyakarta, Rabu (21/3/2012).
Ia menambahkan, HMI Cab Yogyakarta melihat tidak ada transparansi perhitungan harga pokok dan jual BBM. Dana kompensasi masih tidak akan memberi manfaat, tidak memenuhi aspek keadilan kerena penghasilan masyarakat tetap dan momentum yang kurang tepat sehingga menimbulkan inflasi.
"Minyak yang kini digunakan oleh masyarakat berasal dari bumi Indonesia sendiri. Sehingga, tidak seharusnya dibeli oleh pemerintah. Jadi, pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi, karena subsidi dalam kasus ini sebagai selisih antara harga jual kepada rakyat dengan minyak dunia. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali," jelasnya.
Dengan harga jual rata-rata BBM berbagai jenis di Indonesia sekira Rp2.000 perliter, kata dia, pemerintah sebenarnya sudah memperoleh surplus Rp1.460 yang berasal dari selisih harga jual dengan biaya pengadaan sebesar Rp540 perliter. "Jadi dengan menaikkan harga BBM saat ini, kebijakan pemerintah itu menyesatkan," tudingnya.
Dalam APBN Pemerintah, kata dia, telah melakukan perhitungan menyesatkan dengan mengacu pada BBM Internasional mencapai Rp3.240 perliter. Pemerintah selalu menyebut perlu dilakukan subsidi dengan alasan tingginya harga BBM Internasional dengan dibanding harga jual rata-rata di dalam negeri sekitar Rp2.000 per liter, atau subsidi sekitar Rp1.240 perliter.
Dalam menyuarakan penolakan tersebut, HMI melakukan aksi demo di kantor pertamina cabang DIY di Jalan Mangkubumi Yogyakarta. Sempat terjadi ketegangan saat massa menyampaikan orasi di depan pintu masuk kantor Pertamina. Sebab, petugas sekuriti dan polisi menghadang dan tidak diperbolehkan masuk.
Mereka akhirnya melakukan orasi bergantian di depan pintu masuk. Setelah selesai menyampaikan aspirasi, mereka melintas ke selatan menuju gedung DPRD DIY, di Jalan Malioboro Yogyakarta. Dalam orasinya, mereka menuding pemerintah telah melakukan tindakan menyesatkan karena menaikkan harga BBM bersubsidi. (ank)
()
Explore More