Tak dukung FLPP, Mendagri akan tegur Pemda

Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan akan memberikan teguran kepada para bupati/walikota jika tidak ikut serta menyukseskan program Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan (FLPP). Bahkan, Gamawan akan mencari celah agar pemimpin daerah tersebut dicopot dari jabatannya.

Sampai saat ini, baru ada 57 kabupaten/kota yang sudah bersedia. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kerjasama di Kementerian Dalam Negeri hari ini. "Kita beri warning dua kali, tertulis, semuanya peringatan setelah itu minta gubernur menegur yang melanggar. Walau dipilih langsung masih ada ruang untuk diberhentikan. Teguran melalui gubernur," ujar Gamawan saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Nantinya, 57 kabupaten/kota yang sudah menyatakan kerja sama akan menyediakan lahan dan aturan-aturan yang terkait dengan program tersebut. Menurut Gamawan, pembebasan lahan harus di kawasan perumahan dan tidak menganggu tata ruang kota.

"Sudah tanda tangan berarti mau, yang 57 ini mau, yang siap menyediakan lahan dan aturan. Pembebasan lahan harus kawasan perumahan dan ngga mengganggu tata ruang. Saya meminta boleh diatur daerah supaya rakyat miskin diizinkan bangun daerah," paparnya.

Dalam tahun ini, ada 200 ribu unit yang akan diselesaikan. Seiring dengan bertambahnya kota/kabupaten yang akan melakukan kerja sama di tahun depan, maka dipastikan tahun 2014 akan selesai 1.200 unit rumah.

"Tahun depan ada lagi, perluasan tahun depan lagi. Pemda bisa juga inisiatif lokal, bisa juga bukan sama Perumnas tapi sama pengembang lain. Ada inisiatif lokal yang murah. Tiap tahun ada sampai Desember 2013 ada, 2014, target kita 1.200 unit rumah," pungkasnya. (bro)