Hatta: Ada orang yang senangnya impor BBM
Rabu, 04 April 2012 - 17:28 WIB
Hatta: Ada orang yang senangnya impor BBM
A
A
A
Sindonews.com - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengimbau PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) agar tidak melakukan ekspor LPG atau BBM. Pasalnya, hal tersebut akan membuat Indonesia selalu melakukan impor LPG atau BBM. Bahkan Hatta mencurigai ada sejumlah oknum yang lebih suka jika Indonesia terus melakukan impor baik LPG maupun BBM
"Ada aset TPPI 70 persen milik negara untuk bisa memproduksi BBM dalam negeri kok tidak digunakan, untuk apa? Kok senangnya impor saja. Kalau harga di atas pasar, ya larang. Kalau lebih kompetitif kenapa tidak. Saya mencium kok ada orang yang senangnya impor saja tidak mau gunakan barang dalam negeri, berbahaya ya," ungkapnya kala ditemui dikantornya, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Menurutnya, mengenai kisruh ekspor elpiji tersebut tidak benar sama sekali. Sementara itu restrukturisasi TPPI hingga saat ini belum ada keputusan apapun.
"Belum ada keputusan apapun oleh karena itu maka memberikan kesempatan B to B satu bulan lagi. Untuk ekspor elpiji, itu tidak betul. Tidak ada keputusan kecuali memperpanjang," pungkasnya.
Sekadar informasi, pemerintah diminta menghentikan proses restrukturisasi utang TPPI. Alasannya, restrukturisasi itu justru bakal semakin merugikan negara.
Saat ini TPPI memiliki utang ke PT Pertamina (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mencapai Rp9,5 triliun.
Sebelumnya rapat koordinasi bidang perekonomian pada 12 Maret 2012 memutuskan pelaksanaan restrukturisasi komprehensif (master restructuring agreement/MRA) TPPI yang dijadwalkan berlaku efektif 12 Maret 2012 diundur 30 hari.
Berdasarkan risalah rapat, terdapat sejumlah masalah yang perlu diselesaikan terlebih dulu, antara lain terkait perizinan ekspor LPG, serta pembelian migas (premium RON 88) TPPI oleh pemerintah yang memakai harga MOPS ditambah Rp500 per liter sampai SPBU, termasuk penyimpanan, distribusi, dan margin SPBU.
Dia mengatakan, jika izin ekspor diberikan ke TPPI, maka produsen LPG domestik lainnya bakal meminta izin serupa sehingga impor LPG makin bertambah.
"Ada aset TPPI 70 persen milik negara untuk bisa memproduksi BBM dalam negeri kok tidak digunakan, untuk apa? Kok senangnya impor saja. Kalau harga di atas pasar, ya larang. Kalau lebih kompetitif kenapa tidak. Saya mencium kok ada orang yang senangnya impor saja tidak mau gunakan barang dalam negeri, berbahaya ya," ungkapnya kala ditemui dikantornya, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Menurutnya, mengenai kisruh ekspor elpiji tersebut tidak benar sama sekali. Sementara itu restrukturisasi TPPI hingga saat ini belum ada keputusan apapun.
"Belum ada keputusan apapun oleh karena itu maka memberikan kesempatan B to B satu bulan lagi. Untuk ekspor elpiji, itu tidak betul. Tidak ada keputusan kecuali memperpanjang," pungkasnya.
Sekadar informasi, pemerintah diminta menghentikan proses restrukturisasi utang TPPI. Alasannya, restrukturisasi itu justru bakal semakin merugikan negara.
Saat ini TPPI memiliki utang ke PT Pertamina (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mencapai Rp9,5 triliun.
Sebelumnya rapat koordinasi bidang perekonomian pada 12 Maret 2012 memutuskan pelaksanaan restrukturisasi komprehensif (master restructuring agreement/MRA) TPPI yang dijadwalkan berlaku efektif 12 Maret 2012 diundur 30 hari.
Berdasarkan risalah rapat, terdapat sejumlah masalah yang perlu diselesaikan terlebih dulu, antara lain terkait perizinan ekspor LPG, serta pembelian migas (premium RON 88) TPPI oleh pemerintah yang memakai harga MOPS ditambah Rp500 per liter sampai SPBU, termasuk penyimpanan, distribusi, dan margin SPBU.
Dia mengatakan, jika izin ekspor diberikan ke TPPI, maka produsen LPG domestik lainnya bakal meminta izin serupa sehingga impor LPG makin bertambah.
()
