Lelang elektronik, pembangunan infrastruktur harus lebih cepat
Rabu, 18 April 2012 - 09:54 WIB
Lelang elektronik, pembangunan infrastruktur harus lebih cepat
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi resmi menerapkan lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Hal itu ditandai dengan launching Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Pemkot mengharapkan LPSE dapat memperlancar proses perbaikan infrastruktur di Kota Cimahi. Tak dipungkiri, pengadaan barang dan jasa, khususnya pekerjaan infrastruktur kerap kali menjadi ganja-lan dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang sempat terjadi tahun lalu,sebanyak 32 paket perbaikan jalan molor hingga lewat pertengahan tahun dengan alasan proses lelang yang belum selesai. Padahal, setiap tahunnya pengesahan APBD selalu tepat waktu pada penghujung tahun.
Wali Kota Cimahi Itoc Tochija berharap melalui LPSE, berbagai pengadaan barang dan jasa, terutama pekerjaan infrastruktur tak lagi tersendat karena persoalan administrasi lelang. Menurut dia, LPSE membuat pelaksanaan lelang lebih efisien dan efektif karena seluruh administrasi dilakukan secara elektronik.
“Diharapkan, ke depan semua pekerjaan infrastruktur bisa tepat waktu. Bahkan, saat APBD baru diketok palu saja, kami sudah bisa mulai melakukan tender, satu atau dua bulan berikutnya pekerjaan bisa dimulai,” ujar Itoc seusai meresmikan LPSE di Selasar Gedung C, Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, kemarin.
Sementara itu, Balai LPSE Pemprov Jawa Barat melansir hingga kini telah terbentuk 424 LPSE di seluruh Indonesia di antaranya 356 LPSE sistem provider dengan 681 instansi pengguna. Kepala Balai LPSE Jabar Ika Mardiah mengatakan, keberadaan LPSE di daerah memberikan peluang kepada penyedia barang dan jasa di daerah untuk mengikuti lelang secara elektronik.
Pemkot mengharapkan LPSE dapat memperlancar proses perbaikan infrastruktur di Kota Cimahi. Tak dipungkiri, pengadaan barang dan jasa, khususnya pekerjaan infrastruktur kerap kali menjadi ganja-lan dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang sempat terjadi tahun lalu,sebanyak 32 paket perbaikan jalan molor hingga lewat pertengahan tahun dengan alasan proses lelang yang belum selesai. Padahal, setiap tahunnya pengesahan APBD selalu tepat waktu pada penghujung tahun.
Wali Kota Cimahi Itoc Tochija berharap melalui LPSE, berbagai pengadaan barang dan jasa, terutama pekerjaan infrastruktur tak lagi tersendat karena persoalan administrasi lelang. Menurut dia, LPSE membuat pelaksanaan lelang lebih efisien dan efektif karena seluruh administrasi dilakukan secara elektronik.
“Diharapkan, ke depan semua pekerjaan infrastruktur bisa tepat waktu. Bahkan, saat APBD baru diketok palu saja, kami sudah bisa mulai melakukan tender, satu atau dua bulan berikutnya pekerjaan bisa dimulai,” ujar Itoc seusai meresmikan LPSE di Selasar Gedung C, Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, kemarin.
Sementara itu, Balai LPSE Pemprov Jawa Barat melansir hingga kini telah terbentuk 424 LPSE di seluruh Indonesia di antaranya 356 LPSE sistem provider dengan 681 instansi pengguna. Kepala Balai LPSE Jabar Ika Mardiah mengatakan, keberadaan LPSE di daerah memberikan peluang kepada penyedia barang dan jasa di daerah untuk mengikuti lelang secara elektronik.
()
