BRI Makassar optimis KPR FLPP capai Rp350 M
Kamis, 26 April 2012 - 14:05 WIB
BRI Makassar optimis KPR FLPP capai Rp350 M
A
A
A
Sindonews.com - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk Kantor Wilayah Makassar menargetkan transaksi yang terjadi selama setahun kedepan sebesar Rp350 miliar untuk dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia.
Wakil Pimpinan Wilayah BRI Makassar Iman Sundoro mengatakan, program KPR FLPP akan terbentur persoalan harga rumah di Makassar. Tingginya harga tanah dan padatnya penduduk, akan bertolak belakang dengan harapan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menjalankan program ini di kota besar seperti Makassar.
“Program ini mengharuskan pembelian harga rumah kisaran Rp70 juta, sementara di Makassar, sudah tidak bisa ditemukan lagi harga rumah seharga demikian, bukan tidak mungkin, tetapi akan sedikit susah, kalau di Sulsel secara keseluruhan kami yakin masih bisa,” ujarnya di Makassar, Kamis (26/4/2012).
Iman mengaku, sejauh ini, BRI telah menjalankan program tersebut. Jumlah rumah masih kurang dari 1.000 unit dengan total transaksi belum mencapai target (Rp350 miliar). Iman juga mengatakan, jumlah pengguna program ini di Makassar sangat minim. “FLPP didominasi masyarakat diluar Makassar, seperti di wilayah Bone, Pangkep, Barru dan yang lain,” tuturnya.
Walau mengaku masih terkendala dengan harga rumah yang cukup tinggi di Makassar. Iman tetap berupaya program pemerintah untuk pemerataan pemukiman warga yang penghasilan rata-rata tersebut, bisa dilaksanakan di Makassar dengan mengandeng beberapa developer lokal.
Program FLPP dari Kementeria Perumahan Rakyat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan sedang dan diharapkan akan mempermudah masyarakat di daerah untuk memiliki rumah layak huni dengan suku bunga rendah sekitar 7,25 persen dan cicilan murah selama masa tenor.
Selain BRI yang menjalankan program ini, empat bank BUMN lainnya yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri serta Bank Tabungan Negara (BTN) juga ikut melaksanakan program FLPP. Bahkan, Kementerian Perumahan Rakyat juga telah mengandeng 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se Indonesia. Sayangnya, BPD Sulselbar belum termasuk dalam ke-13 BPD yang digandeng Kementerian Perumahan Rakyat tersebut. (ank)
Wakil Pimpinan Wilayah BRI Makassar Iman Sundoro mengatakan, program KPR FLPP akan terbentur persoalan harga rumah di Makassar. Tingginya harga tanah dan padatnya penduduk, akan bertolak belakang dengan harapan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menjalankan program ini di kota besar seperti Makassar.
“Program ini mengharuskan pembelian harga rumah kisaran Rp70 juta, sementara di Makassar, sudah tidak bisa ditemukan lagi harga rumah seharga demikian, bukan tidak mungkin, tetapi akan sedikit susah, kalau di Sulsel secara keseluruhan kami yakin masih bisa,” ujarnya di Makassar, Kamis (26/4/2012).
Iman mengaku, sejauh ini, BRI telah menjalankan program tersebut. Jumlah rumah masih kurang dari 1.000 unit dengan total transaksi belum mencapai target (Rp350 miliar). Iman juga mengatakan, jumlah pengguna program ini di Makassar sangat minim. “FLPP didominasi masyarakat diluar Makassar, seperti di wilayah Bone, Pangkep, Barru dan yang lain,” tuturnya.
Walau mengaku masih terkendala dengan harga rumah yang cukup tinggi di Makassar. Iman tetap berupaya program pemerintah untuk pemerataan pemukiman warga yang penghasilan rata-rata tersebut, bisa dilaksanakan di Makassar dengan mengandeng beberapa developer lokal.
Program FLPP dari Kementeria Perumahan Rakyat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan sedang dan diharapkan akan mempermudah masyarakat di daerah untuk memiliki rumah layak huni dengan suku bunga rendah sekitar 7,25 persen dan cicilan murah selama masa tenor.
Selain BRI yang menjalankan program ini, empat bank BUMN lainnya yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri serta Bank Tabungan Negara (BTN) juga ikut melaksanakan program FLPP. Bahkan, Kementerian Perumahan Rakyat juga telah mengandeng 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se Indonesia. Sayangnya, BPD Sulselbar belum termasuk dalam ke-13 BPD yang digandeng Kementerian Perumahan Rakyat tersebut. (ank)
()
