Dana CSR KKKS minim
Sabtu, 19 Mei 2012 - 11:35 WIB
Dana CSR KKKS minim
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mengatakan perlunya peningkatan alokasi dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibilty (CSR) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Hal ini mengingat luasnya operasi industri hulu migas dan perlunya kepedulian kontraktor terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana mengatakan, saat ini anggaran untuk CSR dari industri hulu migas masih minim, terutama bila dibandingkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara. ”Dari seluruh KKKS, anggarannya hanya sekitar Rp500 miliar per tahun,” kata Gde di Jakarta kemarin.
Dengan penerimaan negara yang disetorkan dari industri hulu migas mencapai Rp280 triliun per tahun, selayaknya anggaran CSR setidaknya mencapai Rp2 triliun per tahun.
Dia menambahkan, anggaran CSR terutama dibutuhkan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah operasi migas di seluruh Indonesia.
Gde menjelaskan, meskipun anggaran CSR dari industri hulu migas masih perlu ditingkatkan,program yang digalakkan sektor ini sudah tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari penghargaan yang telah diterima oleh BP Migas dan KKKS terkait program CSR.Tahun ini BP Migas dan tujuh KKKS menerima penghargaan CSR Awards dari harian Seputar Indonesia(SINDO) yang diserahkan Rabu (16/5) lalu.
Dalam acara pemberian penghargaan tersebut, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan bahwa kegiatan CSR bukan merupakan biaya sosial, melainkan lebih sebagai investasi sosial (social investment). Program CSR tidak hanya menguntungkan masyarakat di sekitar perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri. (ank)
Hal ini mengingat luasnya operasi industri hulu migas dan perlunya kepedulian kontraktor terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana mengatakan, saat ini anggaran untuk CSR dari industri hulu migas masih minim, terutama bila dibandingkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara. ”Dari seluruh KKKS, anggarannya hanya sekitar Rp500 miliar per tahun,” kata Gde di Jakarta kemarin.
Dengan penerimaan negara yang disetorkan dari industri hulu migas mencapai Rp280 triliun per tahun, selayaknya anggaran CSR setidaknya mencapai Rp2 triliun per tahun.
Dia menambahkan, anggaran CSR terutama dibutuhkan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah operasi migas di seluruh Indonesia.
Gde menjelaskan, meskipun anggaran CSR dari industri hulu migas masih perlu ditingkatkan,program yang digalakkan sektor ini sudah tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari penghargaan yang telah diterima oleh BP Migas dan KKKS terkait program CSR.Tahun ini BP Migas dan tujuh KKKS menerima penghargaan CSR Awards dari harian Seputar Indonesia(SINDO) yang diserahkan Rabu (16/5) lalu.
Dalam acara pemberian penghargaan tersebut, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan bahwa kegiatan CSR bukan merupakan biaya sosial, melainkan lebih sebagai investasi sosial (social investment). Program CSR tidak hanya menguntungkan masyarakat di sekitar perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri. (ank)
()
