Desentralisasi migas jadi sumber konflik
Jum'at, 25 Mei 2012 - 12:05 WIB
Desentralisasi migas jadi sumber konflik
A
A
A
Sindonews.com - Isu liberalisasi minyak dan gas bumi sontak menjadi pembahasan yang sangat hangat diperbicangkan belakangan ini. Seiring dengan beberapa kebijakan energi yang dianggap menuju ke arah sana dan paradigma yang sudah terkunci di masyarakat.
Kepala Divisi Humas, Security dan Formalitas, BP Migas Gde Pradnyana mengatakan bahwa isu ini berawal dengan semangat desentralisasi pada masa lalu.
"Isu liberalisasi sejalan dengan isu desentralisasi. Jadi otonomi yang terjadi memang andil persoalan minyak dan gas sudah harus dari daerah juga," ujar Gde dalam paparannya pada diskusi "Media Talk with BP Migas-Pameran IPA ke 36" di, JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2012).
Dia menuturkan, sejauh ini pemerintah pusat sudah tersedia kewenangan untu melakukan penekanan terhadap pemerintah daerah. Walaupun dia mengakui, kesan yang terlihat pemerintah pusat takut.
"Pemerintah pusat takut untuk menekan terlalu jauh ke Pemda. Apalagi soal migas. Memang terlihat takut kepada Pemda jadinya," jelas Gde.
Desentralisasi, Gde mengatakan, juga berpengaruh terhadap gejolak sosial yang terjadi. Tidak ada pertimbangan yang matang bagi Pemda untuk negosiasi dengan investor dan sekalipun meredam konflik yang terjadi di masyarakat.
"Paradigmanya kalau dulu, lobby satu orang kan selesai, tapi sekarang susah. Karena sekarang susah, gejolak sosial yang terjadi lebih besar, seperti memblok ataupun menghalang. Nah, itu juga enggak diselesaikan," pungkasnya.
Kepala Divisi Humas, Security dan Formalitas, BP Migas Gde Pradnyana mengatakan bahwa isu ini berawal dengan semangat desentralisasi pada masa lalu.
"Isu liberalisasi sejalan dengan isu desentralisasi. Jadi otonomi yang terjadi memang andil persoalan minyak dan gas sudah harus dari daerah juga," ujar Gde dalam paparannya pada diskusi "Media Talk with BP Migas-Pameran IPA ke 36" di, JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2012).
Dia menuturkan, sejauh ini pemerintah pusat sudah tersedia kewenangan untu melakukan penekanan terhadap pemerintah daerah. Walaupun dia mengakui, kesan yang terlihat pemerintah pusat takut.
"Pemerintah pusat takut untuk menekan terlalu jauh ke Pemda. Apalagi soal migas. Memang terlihat takut kepada Pemda jadinya," jelas Gde.
Desentralisasi, Gde mengatakan, juga berpengaruh terhadap gejolak sosial yang terjadi. Tidak ada pertimbangan yang matang bagi Pemda untuk negosiasi dengan investor dan sekalipun meredam konflik yang terjadi di masyarakat.
"Paradigmanya kalau dulu, lobby satu orang kan selesai, tapi sekarang susah. Karena sekarang susah, gejolak sosial yang terjadi lebih besar, seperti memblok ataupun menghalang. Nah, itu juga enggak diselesaikan," pungkasnya.
()
