Jika kuota BBM jebol, pemerintah terpaksa berhutang

Sindonews.com - Seiring dengan kemungkinan jebolnya kuota 40 juta Kilo Liter (KL) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun 2012, pemerintah dipaksa untuk memutar otak agar kebutuhan akan sumber energi itu tetap terpenuhi.

Sebelumnya, pemerintah memprediksi bulan Oktober nanti kuota tersebut akan habis. Sehingga sebelum terjadi, pemerintah akan melakukan pengajuan penambahan kuota ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, seperti yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Anggaran untuk penyediaan BBM bersubsidi di dalam negeri, sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, jika hal tersebut terjadi, maka pemerintah harus menyediakan dana subsidi tambahan dari pinjaman.

"Jadi implikasinya permintaan ada tambahan BBM bersubsidi, berimplikasi pada pembiayaan subsidinya yang tentu implikasinya adalah peningkatan defisit," ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Menurutnya, pemerintah akan melihat kondisi secara keseluruhan. Maka, dalam persoalan ini diupayakan tidak mengambil keputusan yang salah. Rencana penghematan BBM akan disandingkan terlebih dalu, untuk menghitung berapa kepastian sisa kuota yang mesti dipenuhi.

"Kalau tidak tentu implikasinya jauh, apalagi kita saat ini dekat dengan batasan 3 persen itu. Akan ada pembatasan tersendiri dari pemenuhan ketetapan dari undang-undang," jelasnya.

Meski begitu, Mahendra tidak mau terlalu jauh berbicara tentang mekanisme yang akan dilakukan pemerintah. Namun, yang pasti menurutnya pemerintah berupaya memecahkan persoalan itu secepatnya, dimulai dengan realisasi konsep penghematan BBM bersubsidi.

"Itu yang harus kita dorong, kalau tidak implikasinya ke ketahanan fiskal dan ke kondisi keseluruhan stabilitas makro juga," tandas Mahendra. (bro)