Imbauan hemat energi SBY untuk siapa?

Sindonews.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Dyah Pitaloka mempertanyakan kepada siapa imbauan hemat energi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya ditujukan.

Meski SBY telah mengisyaratkan agar rakyat Indonesia melakukan gerakan penghematan namun hal itu tetap mengundang tanya, seperti dimata anggota DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Menurutnya, kalau dimaksudkan imbauan itu untuk rakyat, sebenarnya selama ini rakyat sudah melakukan penghematan.

"Kalau rakyat disuruh berhemat, rakyat itu sudah hemat. Kurang hemat apalagi?" ujar Rieke setengah bertanya kala ditemui wartawan di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Rabu (30/5/2012).

Terpenting, lanjut Rieke, justru yang harus dilakukan saat ini adalah manajemen pemerintahan yang lebih baik. Dia mencontohkan bagaimana anggaran lebih banyak habis untuk belanja negara, pemerintahan dan belanja lainnya.

"Yang mendesak dilakukan, bagaimana agar manajemen lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Pemerintah harus memperbaiki manajemen pemerintahan. Penghematan, bukan hal pokok yang mesti dibicarakan apalagi harus diperdebatkan," pungkasnya.

Rieke menambahkan, langkah penghematan tidak cukup hanya sebatas jargon, namun perlu manajemen yang jelas. "Saya kira perlu ada pembahasan lebih jelas lagi. Apa yang dibicarakan presiden semalam itu tepat, tapi perlu direalisasikan dengan manajemen pemerintahan yang lebih baik lagi," ujarnya menambahkan.

Seperti diketahui, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono dan seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menyampaikan pidato secara khusus tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan BBM. Pidato ini disampaikan Presiden merespons harga minyak dunia yang masih tinggi dan terjadi krisis ekonomi di Eropa.

Pengendalian BBM yang dilakukan melalui sistem elektronik merupakan salah satu langkah dari lima kebijakan yang disampaikan Presiden. Kebijakan lainnya yakni pelarangan kendaraan pemerintah menggunakan BBM bersubsidi, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, penghematan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan. ”Semuanya mulai diberlakukan pada Juni 2012,” kata Presiden. (bro)