Pemerintah didesak tetapkan formula harga gas
Senin, 11 Juni 2012 - 16:19 WIB
Pemerintah didesak tetapkan formula harga gas
A
A
A
Sindonews.com - Seiring dengan produksi dan konsumsi gas yang mengalami kenaikan, pemerintah semestinya mulai menetapkan formula untuk Indonesia Gas Price (IGP) sebagaimana yang ditetapkan pada minyak dengan Indonesian Crude Price (ICP).
Pendapat itu muncul ketika pembahasan asumsi dasar RAPBN 2013 antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM. "Ada baiknya pemerintah juga membuat Indonesian Gas Price (IGP) seperti Indonesian Crude Price agar ada satu kesatuan dalam penghitungan," kata anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Achmad Riyaldi dalam agenda Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM, di Gedung DPR RI, Jakarta Senin (11/6/2012).
Menurutnya, gas bumi merupakan faktor yang sangat penting saat ini. Apalagi dalam hal pendapatan negara ditengah anjloknya produksi minyak beberapa tahun ke belakang. Penghitungan pendapatan, selama ini, memang telah memasukkan gas ke dalam APBN. Tetapi hitungan pendapatan hanya didasarkan pada asumsi harga minyak nasional atau Indonesian Crude Price (ICP).
Sementara itu, Anggota Komisi VII lainnya dari Fraksi PKB Nur Yasin menambahkan, rancangan Indonesia Gas Price (IGP) bisa saja mematok dua harga. Hal tersebut mengingat pemerintah terus memasok kebutuhan gas dalam negeri. "Harga ekspor dan harga untuk dalam negeri," jelasnya.
Anggota Komisi VII lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan Ismayatun juga menanggapi positif hal tersebut dan ditambah dengan dimasukkannya lifting gas ke dalam APBN. "Usulan ini memang sudah ada sejak dulu, tapi akhirnya baru diajukan saat ini," ujarnya.
Sedangkan untuk usulan lifting gas dari pemerintah berbeda dengan usulan lifting gas dari Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) yang memprediksi bisa mencapai hingga 1,4 juta barel setara minyak per hari.
"Pemerintah menyelaraskan lebih dulu target tersebut dan mengoptimalkan produksi gas hingga bisa mencapai target yang dipatok oleh BPMigas. Kalau sudah ada lifting gas, sayang kalau tidak ada Indonesian Gas Price-nya," tandasnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan saat ini pihaknya sudah membicarakan kemungkinan adanya IGP. Akan tetapi, kembali lagi harus dibicarakan bersama formula untuk IGP tersebut.
"Kalau punya sesuatu kan enggak bisa semuanya langsung run, ada tahapan untuk semuanya nanti kita bahas bersama," pungkasnya.
Pendapat itu muncul ketika pembahasan asumsi dasar RAPBN 2013 antara Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM. "Ada baiknya pemerintah juga membuat Indonesian Gas Price (IGP) seperti Indonesian Crude Price agar ada satu kesatuan dalam penghitungan," kata anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Achmad Riyaldi dalam agenda Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM, di Gedung DPR RI, Jakarta Senin (11/6/2012).
Menurutnya, gas bumi merupakan faktor yang sangat penting saat ini. Apalagi dalam hal pendapatan negara ditengah anjloknya produksi minyak beberapa tahun ke belakang. Penghitungan pendapatan, selama ini, memang telah memasukkan gas ke dalam APBN. Tetapi hitungan pendapatan hanya didasarkan pada asumsi harga minyak nasional atau Indonesian Crude Price (ICP).
Sementara itu, Anggota Komisi VII lainnya dari Fraksi PKB Nur Yasin menambahkan, rancangan Indonesia Gas Price (IGP) bisa saja mematok dua harga. Hal tersebut mengingat pemerintah terus memasok kebutuhan gas dalam negeri. "Harga ekspor dan harga untuk dalam negeri," jelasnya.
Anggota Komisi VII lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan Ismayatun juga menanggapi positif hal tersebut dan ditambah dengan dimasukkannya lifting gas ke dalam APBN. "Usulan ini memang sudah ada sejak dulu, tapi akhirnya baru diajukan saat ini," ujarnya.
Sedangkan untuk usulan lifting gas dari pemerintah berbeda dengan usulan lifting gas dari Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) yang memprediksi bisa mencapai hingga 1,4 juta barel setara minyak per hari.
"Pemerintah menyelaraskan lebih dulu target tersebut dan mengoptimalkan produksi gas hingga bisa mencapai target yang dipatok oleh BPMigas. Kalau sudah ada lifting gas, sayang kalau tidak ada Indonesian Gas Price-nya," tandasnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan saat ini pihaknya sudah membicarakan kemungkinan adanya IGP. Akan tetapi, kembali lagi harus dibicarakan bersama formula untuk IGP tersebut.
"Kalau punya sesuatu kan enggak bisa semuanya langsung run, ada tahapan untuk semuanya nanti kita bahas bersama," pungkasnya.
()
