Penerima raskin di Pangkep naik 3.000 orang
Penerima raskin di Pangkep naik 3.000 orang
A
A
A
Sindonews.com - Jumlah penerima jatah beras miskin (raskin) di Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun ini bertambah sekira 3.000 orang atau naik 11 persen. Tahun lalu penerima raskin sebesar 23 ribu kepala keluarga (KK) tahun 2012 ini membengkak menjadi 26 ribu KK.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala bagian (Kabag) administrasi dan perekonomian Pemkab pangkep, Agus Salim. Menurutnya, naiknya jumlah angka penerima jatah raskin tahun ini di Pangkep terungkap dalam rapat koordinasi Raskin yang digelar kemarin. "Iya jumlahnya naik sekitar sebelas persen, sekitar tiga ribuan naiknya," ujarnya enggan merinci berapa kenaikan penerima.
Tahun ini jatah raskin untuk Pangkep sebesar 400 ton setiap bulan. Dari jumlah ini sebagiannya akan dialokasikan ke warga Pangkep yang bermukim di ratusan pulau di empat kecamatan kepulauan. Untuk transportasi, pemerintah menanggung anggaran transportasi untuk distribusi raskin ke pulau-pulau.
"Untuk pulau kita kasi uang transpor sekitar Rp250 per kilogram, jadi kami harap harga ke masyarakat tidak naik dan tetap Rp1.600 seperti harga didarat," harap agus.
Naiknya jumlah penerima raskin yang berarti jumlah warga miskin pangkep bertambah mendapat kecaman dari aktivis Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Syaifuk Mujib. Menurut Mujib, naiknya jumlah orang miskin di Pangkep adalah bukti bahwa pemerintah di Pangkep tidak bekerja sesuai dengan tugasnya.
Mujib juga menuding bahwa pemkab Pangkep tidak serius menangani kemiskinan dan ketertinggalan Pangkep dari daerah lain di Sulsel. "Bukti pemerintah tidak bekerja, tidak serius menangani kemiskinan," kecam aktivis yang juga penyelenggara Sekolah demokrasi Pangkep (SDP) ini.
Mujib mengimbau agar pemerintah menghadirkan semua pihak untuk duduk bersama membicarakan jalan keluar dari kemiskinan yang semakin hari semakin menjadi di Pangkep. "Sangat penting saat ini pemkab menghadirkan berbagai elemen yang kompeten, untuk mencari apa yang terbaik dan dibutuhkan untuk memajukan masyarakat," ucap mujib.
Senada dengan Mujib, Ketua Kerukunan Organisasi dan Keluarga Pangkep (Kompak), Sukhri Syawir turut menyesalkan fakta ini. Sukhri mengimbau agar pemerintah bergerak cepat untuk bisa keluar dari persoalan kemiskinan. "Jangan dibiarkan persoalan ini, ini tidak boleh. Kok makin tahun makin bertambah jumlah orang miskin, harusnya kan berkurang," sesalnya.
Namun demikian Sukhri meminta semua pihak untuk tidak gegabah menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Menurutnya masalah kemiskinan adalah tanggung jawab seluruh stake holder yang ada di pangkep. Untuk itu, Sukhri meminta kepada Pemkab Pangkep untuk membangun kemitraan dengan berbagai lembaga kemasyrakatan berkompeten.
"Harusnya bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi ini tanggung jawab seluruh stake holder dan sevara umum tanggung jawab kita semua. Untuk itu pemerintah wajib membuka keran kemitraan dengan stake holder yang mampu memberi solusi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencarikan solusi masalah ini," kata Sukhri.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala bagian (Kabag) administrasi dan perekonomian Pemkab pangkep, Agus Salim. Menurutnya, naiknya jumlah angka penerima jatah raskin tahun ini di Pangkep terungkap dalam rapat koordinasi Raskin yang digelar kemarin. "Iya jumlahnya naik sekitar sebelas persen, sekitar tiga ribuan naiknya," ujarnya enggan merinci berapa kenaikan penerima.
Tahun ini jatah raskin untuk Pangkep sebesar 400 ton setiap bulan. Dari jumlah ini sebagiannya akan dialokasikan ke warga Pangkep yang bermukim di ratusan pulau di empat kecamatan kepulauan. Untuk transportasi, pemerintah menanggung anggaran transportasi untuk distribusi raskin ke pulau-pulau.
"Untuk pulau kita kasi uang transpor sekitar Rp250 per kilogram, jadi kami harap harga ke masyarakat tidak naik dan tetap Rp1.600 seperti harga didarat," harap agus.
Naiknya jumlah penerima raskin yang berarti jumlah warga miskin pangkep bertambah mendapat kecaman dari aktivis Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Syaifuk Mujib. Menurut Mujib, naiknya jumlah orang miskin di Pangkep adalah bukti bahwa pemerintah di Pangkep tidak bekerja sesuai dengan tugasnya.
Mujib juga menuding bahwa pemkab Pangkep tidak serius menangani kemiskinan dan ketertinggalan Pangkep dari daerah lain di Sulsel. "Bukti pemerintah tidak bekerja, tidak serius menangani kemiskinan," kecam aktivis yang juga penyelenggara Sekolah demokrasi Pangkep (SDP) ini.
Mujib mengimbau agar pemerintah menghadirkan semua pihak untuk duduk bersama membicarakan jalan keluar dari kemiskinan yang semakin hari semakin menjadi di Pangkep. "Sangat penting saat ini pemkab menghadirkan berbagai elemen yang kompeten, untuk mencari apa yang terbaik dan dibutuhkan untuk memajukan masyarakat," ucap mujib.
Senada dengan Mujib, Ketua Kerukunan Organisasi dan Keluarga Pangkep (Kompak), Sukhri Syawir turut menyesalkan fakta ini. Sukhri mengimbau agar pemerintah bergerak cepat untuk bisa keluar dari persoalan kemiskinan. "Jangan dibiarkan persoalan ini, ini tidak boleh. Kok makin tahun makin bertambah jumlah orang miskin, harusnya kan berkurang," sesalnya.
Namun demikian Sukhri meminta semua pihak untuk tidak gegabah menyalahkan pemerintah dalam hal ini. Menurutnya masalah kemiskinan adalah tanggung jawab seluruh stake holder yang ada di pangkep. Untuk itu, Sukhri meminta kepada Pemkab Pangkep untuk membangun kemitraan dengan berbagai lembaga kemasyrakatan berkompeten.
"Harusnya bukan tanggung jawab pemerintah semata, tapi ini tanggung jawab seluruh stake holder dan sevara umum tanggung jawab kita semua. Untuk itu pemerintah wajib membuka keran kemitraan dengan stake holder yang mampu memberi solusi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencarikan solusi masalah ini," kata Sukhri.
()
Explore More