Perancis kucuri USD30 juta untuk infrastruktur KKP
Perancis kucuri USD30 juta untuk infrastruktur KKP
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia kembali mendapatkan pinjaman lunak dan hibah dari negara asing. Kali ini Perancis melalui Badan Pemerintah Perancis yang bergerak di bidang pembangunan (AFD) memberikan USD30 juta untuk melaksanakan proyek bernama INDESCO.
Proyek yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut diperuntukkan mengembangkan infrastruktur penunjang perikanan dan kelautan yang akan berjalan selama tiga tahun dimulai tahun ini.
"Proyek ini bernilai USD31,5 juta, dimana didapatkan dari pinjaman lunak dan hibah AFD kepada pemerintah Indonesia sebesar USD30 juta. Kemudian sisanya USD1,5 juta disediakan dari pemerintah Indonesia sebagai bentuk konstribusi," kata Menteri Perikanan dan Kelautan Sharif Cicip Sutarjo , di kantornya, Senin (18/6/2012).
Sistem pembayaran pinjaman, menurut Cicip, akan berlangsung hingga 20 tahun mendatang. Pembayaran pertama akan dilakukan pada tahun 2017, dengan bunga sekitar dua persen dan komponen hibah 43 persen.
"Pinjaman ini selama 20 tahun, dan lima tahun pertama tidak perlu bayar apa-apa. Setelah lima tahun (2017) perlu bayar dari pinjaman tadi," jelas Cicip.
Ketika ditanyakan, mengapa pembangunan tersebut tidak menggunakan anggaran APBN, Cicip enggan berkomentar terlalu panjang. Dia hanya mengatakan, kalau saat ini, utang merupakan kebutuhan yang mesti dipenuhi.
"Perancis sudah memiliki peralatan yang canggih dan sebelumnya kita sudah kerja sama dengan mereka, kan ini enggak banyak negara yang kerjasama. Utang itu kan kita perlukan, sekarang Bappenas, memberikan izin, kita harus lakukan, kepentingan kita adalah perlu peralatan ini, untuk bisa kita mengwasi laut kita," paparnya.
Proyek yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut diperuntukkan mengembangkan infrastruktur penunjang perikanan dan kelautan yang akan berjalan selama tiga tahun dimulai tahun ini.
"Proyek ini bernilai USD31,5 juta, dimana didapatkan dari pinjaman lunak dan hibah AFD kepada pemerintah Indonesia sebesar USD30 juta. Kemudian sisanya USD1,5 juta disediakan dari pemerintah Indonesia sebagai bentuk konstribusi," kata Menteri Perikanan dan Kelautan Sharif Cicip Sutarjo , di kantornya, Senin (18/6/2012).
Sistem pembayaran pinjaman, menurut Cicip, akan berlangsung hingga 20 tahun mendatang. Pembayaran pertama akan dilakukan pada tahun 2017, dengan bunga sekitar dua persen dan komponen hibah 43 persen.
"Pinjaman ini selama 20 tahun, dan lima tahun pertama tidak perlu bayar apa-apa. Setelah lima tahun (2017) perlu bayar dari pinjaman tadi," jelas Cicip.
Ketika ditanyakan, mengapa pembangunan tersebut tidak menggunakan anggaran APBN, Cicip enggan berkomentar terlalu panjang. Dia hanya mengatakan, kalau saat ini, utang merupakan kebutuhan yang mesti dipenuhi.
"Perancis sudah memiliki peralatan yang canggih dan sebelumnya kita sudah kerja sama dengan mereka, kan ini enggak banyak negara yang kerjasama. Utang itu kan kita perlukan, sekarang Bappenas, memberikan izin, kita harus lakukan, kepentingan kita adalah perlu peralatan ini, untuk bisa kita mengwasi laut kita," paparnya.
()
Explore More